Klarifikasi Daeng Manye: Saya Hadir di KPK sebagai Saksi

‎TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye buka suara terkait pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎"Saya hadiri panggilan KPK hanya dalam status saksi dalam perkara tersebut,” ungkap Daeng Manye kepada Wartawan, Rabu (7/8/2025).

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Namun, Daeng Manye tidak merinci lebih jauh soal materi pemeriksaan, dengan alasan menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Saya menghormati proses hukum. Semuanya sudah saya sampaikan kepada penyidik,” katanya.

‎Daeng Manye diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

‎"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

‎Daeng Manye dimintai keterangan dalam kasus pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di seluruh SPBU Pertamina periode 2018–2023.

‎Proyek ini bertujuan memantau distribusi dan penjualan BBM bersubsidi secara real-time.

‎Nilai anggarannya mencapai Rp3,6 triliun.

‎KPK menduga pengadaan tersebut sarat penyimpangan.

‎Salah satu pihak yang terlibat adalah PT PINS Indonesia, anak usaha Telkom Indonesia.

‎Firdaus Daeng Manye pernah menjabat Direktur Utama PT PINS Indonesia pada 2017–2019.

‎Selain Daeng Manye, ada lima orang lain yang diperiksa.

‎Mereka adalah David Cheng (PT Sempurna Global Utama), Aris Lestari (PT Pojok Celebes Mandiri), Riatmaja Jamil (PT Jaring Mal Indonesia), Indra Aris Kurniawan (Komisaris PT Jaring Mal Indonesia), dan Suhardi Tjoa (PT Star Global Indonesia).