10 Jilid Draft Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dibedah di UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Kebudayaan terus menjaring masukan dari akademisi dalam program penulisan ulang sejarah Indonesia.

Seperti diskusi publik di ruang teater kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (4/8/2025).

Diskusi publik itu, diikuti 289 peserta baik secara langsung maupun daring.

Peserta dari kalangan pimpinan Civitas Akademika UNM, dosen dari empat kampus berbeda, kepala Dinas kebudayaan dari beberapa daerah, guru dan mahasiswa.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dalam tayangan video sambutan di diskusi publik itu menegaskan program penulisan ulang sejarah tidak akan menyembunyikan sisi kelam sejarah apalagi memanipulasi fakta agar terlihat baik. 

"Penulisan sejarah tak dimaksudkan untuk menyembunyikan sisi kelam, apalagi memanipulasi fakta agar tampak baik," ucap Fadli Zon.

"Melainkan justru bertujuan untuk menyoroti dimensi-dimensi membangun nilai-nilai edukasi dari suatu peristiwa historis," lanjutnya.

Fadli Zon mengakui ada kerumitan dalam penulisan ulang sejarah karena keberagaman perspektif.

Baca juga: Sejarah Indonesia Bakal Ditulis Ulang, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 9 Miliar

Meski demikian, dengan penulisan ulang sejarah bisa memberikan penguatan akan identitas bangsa.  

"Pendekatan ini tetap menghargai kerumitan realitas masa lalu, serta keberagaman perspektif," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, diskusi publik draft penulisan buku sejarah Indonesia merupakan respon Kementerian Kebudayaan dari keinginan publik untuk turut berpartisipasi dalam pemuatan historiografi Indonesia. 

"Di tengah ekspansi globalisasi, ancaman disintegrasi sosial dan polarisasi politik yang melemahkan semangat kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda, sejarah dapat menjadi alat pemersatu bangsa," ucap Mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Oleh karena itu, kata Fadli penulisan sejarah Indonesia ditulis oleh para akademisi di bidang arkeologi, sejarah, dan lintas disiplin ilmu yang diakui kepakarannya. 

"Para sejarahwan diberikan kebebasan untuk melakukan studi, riset, dan juga berbagai penelitian yang selama ini juga sudah dilakukan sesuai dengan topik dan tema yang telah ditentukan, sesuai dengan judul buku, jilid, dan sebagainya," tuturnya. 

Fadli mengatakan pemutakhiran buku sejarah diperlukan pendekatan reflektif.