DPRD Takalar Kesal ULP Pemda Mangkir Rapat, Disorot Dugaan Pengaturan Pengerjaan Proyek

‎TRIBUN-TAKALAR.COM - Sejumlah anggota DPRD Takalar kecewa lantaran Bagian Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) atau lebih dikenal dengan Uni Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Takalar mangkir dari panggilan.

‎ULP dipanggil terkait kabar adanya oknum staf yang mengatur dan mengendalikan pengerjaan proyek.

Rapat digelar di ruang Badan Musyawarah, Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Selasa (29/7/2025). 

‎Pimpinan rapat, Irwan Iskandar, kesal ULP tak kunjung datang.

‎Rapat dijadwalkan dimulai pukul 13.00 Wita. Tapi sampai pukul 14.30, ULP tak kunjung datang.

‎"Kita skorsing saja ini rapat sampai besok," ucap Irwan sebelum mengetuk palu.

‎Anggota Fraksi Nasdem, Ahmad Sabang menilai rapat ini penting untuk mengonfirmasi kebenaran kabar pengaturan proyek oleh ULP. 

‎"Ini bentuk pengawasan kami," ucapnya.

‎Politikus Demokrat, Husniah Rachman menyebut tidak boleh ada yang mengendalikan proses pengadaan. 

‎Ada prosedur dan mekanisme yang mengatur sistem pengadaan barang dan jasa.

‎"Kita belum bisa pastikan isu itu. Tapi ini ULP tidak hadir menjelaskan," ucapnya.

‎Kepala Bagian ULP, Zumirrah, belum berhasil dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya di rapat DPRD. 

‎Pesan dan telepon yang dilayangkan belum ditanggapi hingga berita ini dimuat.

Sebelumnya, dalam banyak pemberitaan, beredar informasi adanya oknum staf ULP Takalar yang mengatur dan mengendalikan proyek.

‎Oknum staf tersebut berinisial R.

‎Tribun-Timur mencoba mengonfirmasi R, namun Ia enggang berkomentar.

‎"Langsung minta tanggapan ke Kabag ULP," ucapnya.

Rapat dengar pendapat dihadiri anggota DPRD Irwan Iskandar, Ahmad Sabang, Husniah Rachman, Ibrahim Bakri, Hijas Kartawijaya, Hilal Hamzah Hizbul Sajadah, Hj Risma, Hj Nurlenni Kahar, Sarif Tinri, Nur Alim Rukman, Ibrahim Lotteng, Habibie Abdullah, dan H Nurdin HS.(*)