Warga Pinrang Heran, Beras Mahal Padahal Lumbung Padi Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG – Harga beras di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, terbilang mahal.

Pantauan Tribun-Timur.com di Pasar Sentral Pinrang, Kamis (24/7/2025), pedagang rata-rata menjual beras premium seharga Rp16.500 per kilogram.

Untuk kualitas medium, harganya kisaran Rp15 ribu per kilogram.

Seorang warga, Irsan, mengaku heran dengan tingginya harga beras di Pinrang.

Padahal Pinrang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulsel.

Pinrang memiliki luas baku sawah 48.811 hektare.

Lahan pertanian potensial hingga 56.365 hektare.

"Masih mahal ini. Biasa kita dapat Rp13 ribu. Kalau di Parepare mungkin wajar naik karena sawahnya sedikit. Tapi di Pinrang banyak sawah, beras tetap mahal," ujarnya.

Pedagang bernama Rabiah menyebut, harga beras mulai turun sepekan terakhir.

Harga beras premium sempat tembus Rp17 ribu per kilogram.

Saat ini turun menjadi Rp16.500.

Menurut Rabiah, kenaikan harga akibat minimnya stok di tingkat penggilingan.

"Sudah mulai turun. Memang sempat naik sampai Rp17 ribu karena kurang stok. Tapi sejak Bulog salurkan SPHP, mulai turun sedikit," jelasnya.

Kepala Bulog Pinrang, Ivan Faisal, mengatakan lebih dari sepekan menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar.

Sebanyak 500 ton beras SPHP disalurkan menekan lonjakan harga.

Baca juga: Stok Bulog Melimpah, Tapi Pedagang Makassar Sulit Dapat Beras

"Target awal kami hanya 300 ton. Tapi karena ada cadangan 200 ton, kami salurkan semua. Harga eceran tertinggi untuk beras medium Rp12.500 per kilogram," ujarnya.

Pemprov Sulsel menyampaikan beras program SPHP mulai didistribusikan ke daerah.

Pengamat ekonomi Unhas, Prof Anas Iswanto Anwar, menilai langkah pemerintah menyalurkan SPHP hanya akan efektif jika pasokan benar-benar masuk ke pasar.

"Masalah utama bukan stok, tapi pihak-pihak memainkan harga. Mereka harus diberi efek jera," katanya.

Ia menilai lonjakan harga di tengah klaim surplus menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola pangan nasional.

"Beras melimpah tapi harga tetap naik, artinya ada aktor besar yang bermain di balik fluktuasi harga," ucapnya.

Ia juga menyinggung soal beras oplosan jadi celah pedagang menaikkan harga sepihak.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya kendali pemerintah atas dua aspek penting swasembada, ketersediaan dan harga.

"Koordinasi antara ketersediaan dan harga selalu jadi masalah klasik dalam rantai pasok," ujarnya.

Menurutnya, meski stok tersedia, masyarakat tetap dirugikan karena harga tinggi atau barang tidak sampai ke pasaran.

Ia mengkritik lambatnya respons pemerintah atas tren kenaikan harga telah terjadi sejak April 2025.

“Kalau dari April sampai sekarang harga naik, itu bentuk kelengahan pemerintah dalam memantau. Kalau ditangani sejak awal, lebih mudah dikendalikan,” tegasnya.

Ia menduga ada kelompok bermodal besar sengaja menahan stok dan melepas saat harga naik.

Modus ini dinilai sulit terdeteksi karena sistematis dan terstruktur serta tak terjangkau pengawasan pemerintah. (*)