858 Kuota SMP di Makassar Kosong, 20 Sekolah di Makassar Masih Buka Pendaftaran 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat 858 kuota penerimaan murid baru jenjang SMP di Kota Makassar belum terisi. 

Kuota tersebut tersebar di 20 sekolah, rata-rata sekolah berada di wilayah perbatasan.

Misalnya, SMPN 9 Jl Ir Sutami, SMP 11 Jl Kapasa, SMP 14 Jl Asrama Haji, SMP 15 Jl Permandian Barombong, SMP 32 Jl Dg Ramang, SMP 54 Jl Tanjung Merdeka, hingga SMP 51 di Kecamatan Manggala. 

Isu ini dibahas legislator Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. 

Pertemuan berlangsung di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (24/7/2025). 

Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan, kendala tidak terpenuhinya kuota tersebut karena akses sekolah dari rumah siswa cukup jauh. 

Belum lagi tidak ada transportasi umum yang dijangkau oleh sekolah tersebut sehingga menyulitkan masyarakat. 

"Wilayah seperti Mamajang Mariso dan Tamalate, hampir tidak ada tersedia sekolah yang bisa diakses oleh masyarakat," ungkap Ari Ashari. 

"Karena ada beberapa sekolah seperti di Tanjung Merdeka, Barombong, dan perbatasan wilayah itu tidak ada akses transportasi umum yang mengarah ke sana," sambungnya. 

Baca juga: Makassar Tambah 3 Bus Listrik Sekolah Gratis di 2026

Dari pertemuannya dengan Munafri, Pemkot akan menyiapkan transportasi khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas anak sekolah. 

Di sisi lain, ia juga menawarkan opsi agar Dinas Pendidikan mengajukan penambahan kuota rombongan belajar yang berada di wilayah padat penduduk. 

Secara umum, keterbatasan SMP negeri di Makassar tidak bisa menampung seluruh siswa, karenanya peran sekolah swasta sangat dibutuhkan. 

Hanya saja, masyarakat kerap kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di swasta karena kemampuan ekonomi. 

Untuk itu, Pemkot Makassar berencana memberikan subsidi untuk anak kurang mampu agar masuk di sekolah swasta. 

"Kita juga sepakat bahwa harus memperdayakan sekolah-sekolah swasta, nanti kita memikirkan terkait dengan pembiayaannya, apakah ada subsidi," terangnya. 

Legislator Nasdem Makassar ini mengapresiasi Munafri dan Aliyah atas langkah-langkah jangka pendek yang disiapkan. 

Ia harap, solusi jangka panjang juga dilakukan agar masalah ini tidak terjadi setiap tahunnya. 

"Apakah kita akan melakukan regrouping sekolah SD, karena SD di Makassar itu 300 sekian, sementara SMP-nya 55
Sehingga memang tidak bisa menampung semua," tuturnya. 

Masalah Dapodik 

Munafri mengakui, masih banyak siswa yang belum tertampung di sekolah negeri meski banyak kuota yang masih kosong. 

Ia ragu untuk mengakomodir seluruh siswa tersebut ke sekolah yang berada di wilayah padat penduduk, apalagi jika kuotanya sudah penuh. 

Masalah siswa ilegal tak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) dikhawatirkan terulang. 

Diketahui, pada 2024 lalu, seribu lebih siswa di 16 sekolah terdeteksi tidak terdaftar dalam dapodik. 

Itu dikarenakan, sekolah-sekolah favorit menerima siswa diluar dari kuota rombongan belajar (rombel). 

"Kita harapkan supaya tidak terulang lagi peristiwa anak-anak tanpa dapodik, ini yang kita maksimalkan sehingga dalam proses ini kita harap ada jalan keluar," ucap Munafri Arifuddin. 

Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot telah mengusulkan penambahan kuota rombel, dari 32 menjadi 40 untuk sekolah yang banyak peminat. 

Namun pemkot masih menunggu respon dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

"Kita harapkan itu disetujui supaya residu ini tidak terlalu banyak kecuali di sekolah-sekolah yang sudah padat, tidak mungkin lagi (diterima)," kata Munafri. 

Munafri Arifuddin menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota sekolah secara adil.

Sembari menunggu respon Kementerian, Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi.

"Komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri," ujarnya

"Kita ingin persoalan anak-anak sekolah yang tidak tertampung ini segera dituntaskan. Salah satu fokus kita adalah memastikan tidak ada lagi kasus siswa tanpa Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman mendorong orang tua agar mengisi kekosongan kuota yang masih tersisa. 

Untuk 20 sekolah tersebut masih membuka pendaftaran hingga kuota terpenuhi. 

"Bagi orang tua dan siswa yang memang bisa menjangkau sekolah-sekolah tersebut bisa langsung datang ke sana untuk mendaftar," tuturnya. 

Berikut daftar SMP yang belum terpenuhi kuota rombel:

1. UPT SPF SMP NEGERI 9 MKS (16 kuota) 

2. UPT SPF SMP NEGERI 11 MKS (116 kuota) 

3. UPT SPF SMP NEGERI 14 MKS (1 kuota) 

4. UPT SPF SMP NEGERI 15 MKS (10 kuota) 

5. UPT SPF SMP NEGERI 16 MKS (154 kuota) 

6. UPT SPF SMP NEGERI 21 MKS (37 kuota) 

7. UPT SPF SMP NEGERI 26 MKS (10 kuota) 

8. UPT SPF SMP NEGERI 32 MKS (74 kuota) 

9. UPT SPF SMP NEGERI 34 MKS (127 kuota). 

10. UPT SPF SMP NEGERI 35 MKS (60 kuota) 

11. PT SPF SMP NEGERI 36 MKS (3 kuota) 

12. UPT SPF SMP NEGERI 45 MKS (2 kuota) 

13. PT SPF SMP NEGERI 46 MKS (35 kuota) 

14. PT SPF SMP NEGERI 47 MKS (7 kuota) 

15. PT SPF SMP NEGERI 49 MKS (45 kuota) 

16. PT SPF SMP NEGERI 50 MKS (64 kuota) 

17. PT SPF SMP NEGERI 51 MKS ( 2 kuota) 

18. PT SPF SMP NEGERI 53 MKS (7 kuota) 

19. UPT SPF SMP NEGERI 54 MKS (42 kuota) 

20. PT SPF SMP NEGERI 55 MKS (46 kuota). (*)