Bulog Biang Kerok Beras Mahal

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga beras di sejumlah daerah di Sulsel melonjak tajam, menembus di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dinas Perindustrian Sulsel menyebut Perum Bulog sebagai penyebab utama kenaikan tersebut, akibat serapan besar-besaran terhadap gabah petani.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Sulsel, Rahayu Juwita, mengatakan, HET untuk beras medium Rp12.500 per kilogram, premium Rp14.900 per Kg.

Dibeberapa daerah harga beras tembus di atas HET.

“Memang ada kenaikan, seperti di Luwu yang mencapai Rp16.000 per kilogram, bahkan di Enrekang bisa tembus Rp17.000,” kata Rahayu, Senin (22/7).

Baca juga: Disperindag Sulsel Klaim Harga Beras Masih Normal, Hanya Luwu dan Enrekang Ada Lonjakan

Harga melambung karena Bulog membeli hampir seluruh gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Gabah-gabah itu disimpan ke dalam gudang Bulog, sehingga pasokan di pasaran menurun drastis.

“Sekarang di kampung-kampung sudah jarang penjual beras eceran dari rumah ke rumah, karena sebagian besar gabah sudah dibeli Bulog,” jelasnya.

Bulog baru saja melepas stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk konsumsi masyarakat menengah ke bawah.

Beras premium yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas tetap dijual tinggi.

Ia optimistis harga akan kembali stabil seiring panen raya yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari, mengatakan kenaikan harga di dua wilayah itu dinilai tidak wajar karena kedekatannya dengan daerah lumbung pangan seperti Sidrap.

“Seharusnya tidak seperti itu, karena daerah tersebut dekat dengan sumber beras. Kok bisa harganya naik seperti itu? Ini yang akan kita evaluasi,” ujarnya, Senin (22/7).

Ichsan juga mempertanyakan apakah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tidak berjalan optimal di wilayah tersebut, sehingga lonjakan harga tidak dapat dikendalikan.

“Kalau CPP berfungsi sebagaimana mestinya, harga seharusnya bisa stabil. Mungkin ada hal yang luput dari pengawasan, dan ini yang akan kami telusuri,” katanya.

Pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan dinas terkait, mengetahui penyebab pasti lonjakan harga beras di Enrekang dan Luwu.

Evaluasi Pangan

Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti pentingnya penguatan cadangan pangan di Sulsel sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak harga dan kelangkaan pasokan di masa mendatang.

Disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP, Bodro Pambuditomo, usai hadiri rapat bersama Pemprov Sulsel di kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (22/7).

“Sulsel memang daerah surplus dan panen sudah selesai, tapi itu bukan jaminan. Pemerintah daerah harus menyiapkan cadangan untuk intervensi pasar,” ujar Bodro.

Ia menjelaskan, keberadaan stok cadangan pangan sangat penting agar pemerintah bisa melakukan stabilisasi harga ketika terjadi lonjakan, dengan cara mengguyur pasar menggunakan bahan pangan berharga lebih rendah.

Menurutnya, strategi ini terbukti efektif menahan kenaikan harga di tingkat konsumen dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain cadangan, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam menjaga stabilitas pangan.

Kolaborasi itu, kata Bodro harus melibatkan seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga pusat.

Ia mengapresiasi intervensi Bulog yang berhasil menjaga kestabilan harga minyak goreng di Sulsel.

Berdasarkan pantauannya di pasar, harga minyak di sejumlah daerah seperti Makassar, Parepare, dan Sidrap relatif terkendali. “Ini contoh yang baik. Intervensi seperti ini bisa direplikasi di wilayah lain,” jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muh Ilyas, menyatakan masyarakat sangat menantikan dampak penurunan harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Menurut Ilyas, harapan masyarakat terhadap SPHP cukup tinggi, terutama untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang layak.

“Kalau kita mau melihat persentasenya tentu perlu data, tidak bisa sembarangan memperkirakan. Tapi secara kasat mata, masyarakat sangat mengharapkan SPHP ini,” ujar Ilyas, Selasa (22/7).

Gerakan distribusi pangan seperti program Palmura saat ini sudah berjalan dan mulai menunjukkan dampak, meskipun hasil secara kuantitatif masih perlu waktu untuk dievaluasi.

Dengan kondisi pangan yang relatif aman di Sulsel, Ilyas menilai daerah ini memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Kesiapan memperkuat cadangan pangan tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika ke depan.