Premium Rp18 Ribu per Kg, Medium Rp14 Ribu

DPRD Palopo menyoroti lonjakan harga beras yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Kenaikan harga dinilai tidak wajar memicu kecurigaan adanya praktik pengoplosan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua DPRD Palopo Alfri Jamil menyampaikan hal tersebut saat meninjau harga beras di Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Rakyat Andi Tadda, Jumat (18/7) lalu.

“Kami mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga beras. Setelah turun ke lapangan, kami temukan harga beras sangat bervariasi karena pasokannya berasal dari luar Palopo,” ujarnya.

Menurut Alfri, keterbatasan stok lokal turut memicu naiknya harga. Ia bahkan menduga ada oknum yang mencampur atau mengoplos jenis beras tertentu untuk dijual dengan harga lebih tinggi.

“Ini harga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami menduga ada praktik pengoplosan beras yang membuat harga tidak terkendali,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Palopo akan memanggil sejumlah instansi terkait, termasuk Bulog, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Sementara itu, pihak Bulog membantah adanya kekurangan stok. Wakil Pimpinan Bulog Cabang Palopo, Viona Cheria, menyatakan, ketersediaan beras di gudang mencapai 8.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Stok sangat mencukupi. Dalam waktu dekat, kami juga akan menyalurkan beras SPHP kepada para pedagang untuk membantu menekan harga di pasar,” ujarnya.

Keluhan Warga

Pembeli di pasar-pasar tradisional di Luwu keluhkan beras langka, khususnya jenis non-subsidi. Sejak awal Juli 2025, stok beras di sejumlah titik dilaporkan menipis.

Kepala Dinas Perdagangan Luwu Ruslang membenarkan adanya penurunan pasokan beras di pasaran.

Ia menilai kelangkaan terjadi karena beras yang dikelola Perum Bulog masih belum disalurkan ke pedagang.

“Beras langka di pasar gara-gara Bulog menampung, belum menyalurkan ke pedagang,” ujarnya, Sabtu (19/7).

Pemerintah Luwu telah menggelar rapat bersama Bulog, Sabtu (5/7), untuk membahas persoalan ini. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu.

"Bulog Cabang Palopo tidak berani menyalurkan kalau tidak ada petunjuk dari pusat. Itu alasan mereka,” jelasnya.

Ruslang menambahkan, sejauh ini Dinas Perdagangan hanya bisa mendorong percepatan distribusi beras melalui program-program, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah yang bekerja sama dengan Bulog.

Ia memperkirakan, kebutuhan beras di masing-masing pasar di Luwu mencapai dua ton per minggu.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Palopo, Hadir Alamsyah, mengatakan bahwa penyaluran beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.

"Penyaluran SPHP tergantung dari dinas. Misalnya, kalau ada program Gerakan Pangan Murah, kami pasti ikut menyalurkan,” jelas Hadir.

Ia menambahkan, distribusi beras di pasar-pasar dilakukan bekerja sama dengan mitra pasar yang ditunjuk oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Salah satunya telah dilakukan di Pasar Sentral Palopo dengan jumlah sekitar dua ton. Kebutuhan di wilayah Luwu pun diperkirakan tidak jauh berbeda.

“Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait rencana penyaluran bulan ini,” tambahnya.

Selain program SPHP, menurut Hadir, Bulog juga masih memiliki alokasi bantuan pangan untuk bulan Juni dan Juli yang akan segera disalurkan ke masyarakat.

Penggilingan Luwu

Perum Bulog akan membangun kompleks sentra penggilingan padi di Luwu. Pembangunan ini hasil kerja sama Pemda Luwu, resmi ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (18/7) lalu.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Marga Taufik menyebut, kompleks tersebut akan menjadi yang terbesar di luar Pulau Jawa jika terealisasi.

“Luwu merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulsel. Dengan adanya fasilitas ini, daya saing produksi beras di kawasan timur Indonesia akan meningkat signifikan,” kata Marga.

Ia menambahkan, pembangunan ini mendukung fungsi utama Bulog sebagai BUMN dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, keterjangkauan harga, serta stabilitas pasokan melalui program-program seperti SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Sementara itu, Bupati Luwu, Patahuddin, mengapresiasi langkah strategis Bulog dan menilai kerja sama ini dapat mengubah posisi Luwu dari sekadar penghasil gabah menjadi produsen beras siap edar.

“Selama ini Luwu hanya dikenal sebagai penghasil gabah. Dengan penggilingan padi ini, kami berharap Luwu bisa naik kelas,” ujarnya.

Untuk mendukung proyek ini, Pemkab Luwu telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare atau 50.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Baramammase, Kecamatan Walenrang.

Selain proyek pembangunan, Bupati Patahuddin juga berharap Bulog segera menyalurkan program SPHP ke Luwu guna menekan kelangkaan dan harga beras yang tengah dikeluhkan warga.