Parepare adalah Kota Damai, Bukan Intoleran Apalagi Sengketa

Bahkan, tradisi saling menjaga dan membantu lintas iman menjadi kebiasaan sosial yang terus diwariskan.

Setiap tahun, saat Natal maupun Idul Fitri, warga lintas agama di sekitar gereja atau masjid turut menjaga keamanan dan suasana khidmat ibadah—tanpa diminta, tanpa pamrih.

Mereka hadir karena merasa memiliki ruang iman tetangganya sebagai bagian dari rumah bersama.

Sebagai warga yang telah menetap di Parepare selama lebih dari dua dekade, saya menyimpulkan: “Parepare bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah besar bagi siapa saja yang ingin hidup damai.”

Pemerintah kota, melalui sinergi antara DPRD, Kapolres, Dandim, Kemenag, camat, hingga lurah, telah menunjukkan komitmen serius menjaga kohesi sosial.

Bahkan dalam rapat Forkopimda dan FKUB pada 30 Juni 2025, masalah Sekolah Gamaliel telah dibahas secara konstruktif dan dicapai kesepakatan damai.

Meski masih ada dinamika administratif di Dinas Pendidikan, upaya penyelesaian terus dikawal dalam semangat musyawarah dan keadilan.

Oleh karena itu, menggunakan data dari satu lembaga riset untuk menghakimi sebuah kota tanpa memahami konteks sosial yang utuh adalah generalisasi yang keliru.

Tak ada masyarakat yang steril dari dinamika, namun melabeli Parepare sebagai kota intoleran atau kota sengketa adalah penyederhanaan yang tidak adil dan jauh dari kenyataan.

Parepare adalah kota yang dirawat warganya dengan cinta, bukan curiga; dengan dialog, bukan stigma.

Menilai sebuah kota hanya dari satu isu, tanpa menyelami semangat kolektif dan denyut sosial warganya, ibarat menghakimi samudra hanya karena segenggam pasir yang keruh.

Karena cinta yang sejati tidak bertanya apa agamamu, tapi bagaimana aku bisa hidup berdampingan denganmu. Dan cinta yang demikian itulah yang telah lama menjadi ruh dari Kota Parepare.

Parepare akan terus berdiri sebagai rumah damai bagi semua—bukan hanya karena kisah dua insan, tetapi karena pelukan hangat seluruh warganya kepada sesama.(*)