Tom Lembong Potensi Bebas Usai Vonis 4,5 Tahun Penjara, Putusan Hakim Disorot

TRIBUN-TIMUR.COM - Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terdakwa korupsi impor gula potensi bebas penjara.

Keputusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat disoroti Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Dr Albert Aries.

Albert menilai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Tom Lembong keliru secara hukum.

Putusan hakim Tipikor berpotensi dibatalkan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Dua poin penting dalam putusan majelis hakim dinilai tidak tepat.

Pertama, hakim menyatakan,  persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mencerminkan ketidakcermatan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam merespons kelangkaan gula dan tingginya harga sejak awal 2016.

Kedua, majelis hakim juga mempertimbangkan,  Lembong tidak melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas operasi pasar yang dijalankan oleh Inkopkar, termasuk soal perpanjangan waktu dan pengadaan gula kristal mentah untuk kebutuhan tersebut.

“Dari dua pertimbangan hukum tersebut, hakim menilai bahwa ketidakcermatan Tom Lembong merupakan suatu bentuk kelalaian yang dikategorikan sebagai asas kesalahan (schuld/culpabilitas),” ujar Albert dalam keterangan yang diterima, Minggu (20/7/2025).

Namun, menurut Albert, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menyebutkan unsur kelalaian sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

“Jika pembentuk undang-undang ingin memasukkan unsur kelalaian dalam rumusan delik, maka harus disebut secara tegas. Tanpa itu, rumusan hukum pidananya harus dianggap mengandung unsur kesengajaan,” jelasnya.

Albert menambahkan, sesuai Pasal 36 ayat (2) KUHP baru, tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang secara eksplisit menyatakan dapat dipidana karena kealpaan.

“Artinya, jika Tom Lembong hanya dianggap lalai dan tidak ada bukti kesengajaan, maka ia tidak dapat dipidana,” tegasnya.

Ia menilai pertimbangan majelis hakim yang menyiratkan adanya unsur kelalaian dalam perkara ini keliru dan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi.

 Albert Aries dikenal sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Dia pernah dipercaya jadi Tenaga Ahli & Tim Penyusun dari UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sekaligus sebagai Juru Bicara RKUHP dan KUHP baru yang telah disahkan DPR dan pemerintah.