Pemprov Sulsel Restui Aturan Pemilihan RT/RW, Pemkot Makassar Siap Jaring Calon Ketua

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar semakin dekat.

Draft Peraturan Wali Kota (Perwali) pemilihan ketua RT/RW Makassar telah selesai diperiksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Sejak 9 Juli lalu, draft Perwali tersebut diajukan ke Pemprov Sulsel.

Plt Kepala Biro Hukum Setda Sulsel Herwin menjelaskan pemeriksaan draft telah dikirim kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

"Sudah selesai hasil fasilitasinya, (dikirim) ke bagian hukumnya pemkot terkait penetapannya," jelas Herwin pada Senin (21/7/2025).

Herwin mengaku timnya secara cermat memeriksa kedudukan hukum dari Perwali tersebut.

Hasilnya pun cukup positif. Pemprov Sulsel memberi lampu hijau untuk penetapan.

"Tidak ada catatan khusus," kata Herwin.

Pemprov Sulsel memang harus memastikan kedudukan hukum tiap materi dalam perwali tersebut.

Kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga menghindari adanya aturan yang bertabrakan atau tidak sejalan.

"(Kita periksa) pasal per pasal agar apa yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," jelasnya.

Dengan hasil pemeriksaan telah selesai, Perwali Pemilihan RT/RW kini sudah kembali ke tangan Pemkot Makassar.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Makassar, Muhammad Izhar Kurniawan menyampaikan Pemprov Sulsel hanya meminta Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) memperjelas alasan larangan bagi Pjs ikut pemilihan. 

"Informasi dari Biro Hukum (Pemprov) ada beberapa hal yang jadi atensi untuk BPM selaku OPD teknis, salah satunya terkait Pjs RT/RW yang tidak dibolehkan dalam pelaksanaan pemilihan RT/RW, itu salah satu koreksi," ucap Izhar.