Sosok Mafirion DPR RI Berani Mangkir dari KPK, Minta Dipanggil Ulang

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Mafirion Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (15/7/2025) kemarin.

Mafirion dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2019–2024 dan penerimaan gratifikasi.

Adapun Mafirion dipanggil dalam kapasitas, staf khusus Menteri Tenaga Kerja era Hanif Dhakiri.

"Saksi meminta penjadwalan ulang karena ada agenda kerja dewan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

Selain Mafirion, penyidik memanggil dua stafsus eks Menaker Hanif Dhakiri lainnya, yaitu Maria Magdalena dan Nur Nadlifah. Keduanya menghadiri pemeriksaan KPK.

Kata Budi, Maria dan Nur diperiksa untuk menggali informasi mengenai modus pemerasan terhadap TKA.

Penyidik ingin memastikan apakah praktik lancung itu terjadi pada periode saat para saksi menjabat.

"Pemeriksaan masih seputar tentang perkara, apakah praktik-praktik dugaan pemerasan juga terjadi pada periode para saksi tersebut menjadi staf ahli," jelasnya.

Delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni:

-Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020–2023 Suhartono.

-Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019–2024 yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta & PKK tahun 2024–2025 Haryanto; 

-Direktur PPTKA tahun 2017–2019 Wisnu Pramono.

-Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020–Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024–2025 Devi Anggraeni; 

-Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2019–2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019–2024 dan Koordinator Bidang Analisis dan

-Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA tahun 2021–2025 Gatot Widiartono.