AYP Desak Refocusing Anggaran, Kurangi Belanja Birokrasi, Perkuat Fiskal Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Dr Ir Hj Andi Yuliani Paris MSc secara langsung mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar melakukan refocusing anggaran dengan memangkas belanja birokrasi sebesar 20 hingga 25 persen dari total pagu dukungan manajemen.

Dalam rapat kerja Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, AYP—sapaan akrab Andi Yuliani Paris—menegaskan pentingnya membuka ruang fiskal untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Anggaran jumbo untuk kebutuhan internal seperti perkantoran, SDM, dan sistem informasi harus dipangkas, agar ruang fiskal terbuka bagi program teknis yang langsung berdampak ke masyarakat,” tegas AYP dalam rilis ke tribun-timur.com, Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan bahwa anggaran yang berhasil dihemat perlu dialokasikan ke sektor yang lebih strategis, seperti penguatan fiskal daerah, pendidikan fiskal publik, dan dukungan keuangan bagi UMKM produktif.

“Jika ini dilakukan, reorientasi belanja ini akan mempertegas posisi Kementerian Keuangan sebagai institusi pelayan fiskal negara, bukan sekadar operator birokrasi kementerian,” tambahnya.

Dikenal sebagai sosok yang merakyat dan Ibu Pembangunan Sulsel, AYP juga mendorong pembentukan unit reformasi fiskal daerah di bawah Kemenkeu.

Unit ini diharapkan mampu merancang strategi pengurangan ketimpangan fiskal, baik secara vertikal maupun horizontal antar daerah.

Baca juga: Andi Yuliani Paris Libatkan Guru dalam Sosialisasi Ketahanan Pangan di Wajo Sulsel

“Unit ini harus dilengkapi indikator kinerja utama, peta fiskal per kabupaten/kota, dan strategi pembiayaan afirmatif berbasis kapasitas fiskal lokal,” jelas AYP.

Menurutnya, tanpa unit khusus ini, upaya korektif terhadap ketimpangan fiskal akan terus terfragmentasi. Ia juga mengusulkan agar disusun dashboard ketimpangan fiskal nasional secara periodik yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas negara.

“Inilah bentuk kehadiran negara secara fiskal di daerah yang selama ini hanya disebut-sebut, namun minim dukungan,” pungkas AYP.

LPj APBN 2024 

DPR RI hari ini menggelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Rapat hari ini juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Adapun agenda rapat kali ini, yakni tanggapan Pemerintah tentang pandangan Fraksi atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

Menurut Menkeu, tahun 2024 ditandai dengan ketegangan geopolitik dan konflik yang terjadi di berbagai wilayah, seperti Ukraina dengan Rusia, serta Palestina dengan Israel.

"Hal ini menimbulkan ketidakpastian politik dan ketidakpastian global yang semakin meningkat," kata Menkeu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

Ia pun mengatakan, konflik geopolitik tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok yang memicu peningkatan harga komoditas dan biaya logistik. Bahkan harga minyak mentah melonjak mencapai 91,2 per barrel.

Meski demikian, kata Menkeu, perekonomian Indonesia berangsur pulih. Bahkan transisi pemerintahan Indonesia di masa pemilu juga berjalan lancar dan aman. Sehingga menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.(*)