Terungkap Alasan Pelibatan TNI dalam Pemilihan Ketua RT di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pemerintah Kota Makassar bersiap menggelar pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara serentak pada Agustus atau September 2025 mendatang. 

Sebanyak 4.965 Ketua RT dan 992 Ketua RW di seluruh kota akan dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses pemungutan suara.

Pemilihan menggunakan skema satu Kartu Keluarga (KK) satu suara. 

Di Kecamatan Biringkanaya, salah satu wilayah dengan jumlah pemilih dan cakupan kelurahan yang cukup luas, persiapan terus dimatangkan. 

Camat Biringkanaya, Juliaman, menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi salah satu fokus utama dalam menyukseskan pelaksanaan kontestasi ini.

Ia menyatakan, pihaknya akan melibatkan unsur TNI dan Polri secara langsung, serta menurunkan dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan anggota Linmas di setiap kelurahan.

"Pengamanan pasti dilibatkan dari berbagai pihak. Ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, FKPM, dan Linmas. Kami ingin memastikan pemilihan berlangsung aman, tertib, dan tanpa ada gangguan," ujar Juliaman, Kamis (10/7). 

Menurut Juliaman, pelibatan aparat keamanan menjadi penting mengingat pemilihan kali ini bersifat langsung dan serentak, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan di tingkat warga jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Kami tidak ingin ada konflik sosial di tengah masyarakat. Maka koordinasi pengamanan sejak dini dilakukan bersama pihak TNI dan Polri. Kami juga sudah menyampaikan kepada para lurah untuk memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga,” jelasnya.

Di Kecamatan Biringkanaya sendiri, pemilihan RT/RW akan digelar di 110 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kelurahan. Setiap TPS diproyeksikan akan mengakomodasi proses pemilihan secara transparan dan demokratis.

Sementara itu, terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan, Juliaman menyebut masih dalam proses pengajuan ke Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemkot Makassar.

“Anggaran masih sementara diajukan. Kami belum tahu pasti jumlah total yang akan dikucurkan, itu nanti BPM yang akan menyampaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Juliaman berharap pemilihan ini bisa menjadi momentum memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan tingkat bawah. 

Menurutnya, Ketua RT dan RW yang ideal adalah sosok yang dikenal masyarakat, memiliki kharisma, dan mampu mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan.

“Ketua RT dan RW bukan hanya pelengkap struktur. Mereka adalah ujung tombak pemerintah di lapangan. Maka yang dipilih harus benar-benar punya pengaruh positif dan bisa menyukseskan program Pemkot Makassar,” tegasnya.