Rincian Utang DBH Pemprov Sulsel Dua Tahun Terakhir, Tembus Rp1,6 Triliun, Terbanyak di 2 Wilayah

“Saya belum menerima alasan-alasan yang disampaikan pihak Pemprov Sulsel. Itu kejadian antara DBH,” tegas Andi Patarai.

Mantan Ketua DPRD Maros ini menilai, keterlambatan pembayaran DBH bukan hanya soal administrasi anggaran.

Namun juga berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

“Kalau dana DBH ini tidak segera dibayarkan, bagaimana daerah bisa menjalankan program prioritasnya," ungkap Andi Patarai. 

Oleh karena itu, Pemprov Sulsel didesak agar segera memberikan kepastian waktu pelunasan utang yang kini mencapai lebih dari Rp1,5 triliun untuk dua tahun terakhir.

Kepala Bappelitbangda Sulsel Dr Setiawan Aswad mengakui bahwa keterlambatan disebabkan kondisi kas daerah yang terbatas. 

Ia memastikan bahwa pelunasan akan dilakukan secara bertahap dan menjadi prioritas dalam agenda keuangan Pemprov tahun berjalan.

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel itu menjelaskan bahwa situasi keterlambatan pembayaran DBH merupakan dampak dari kesepakatan antara DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel pada periode sebelumnya.

Kondisi ini dianggap terjadi pada keputusan DPRD Sulsel periode 2019–2024 yang mengesahkan APBD Perubahan secara bersamaan dengan APBD Pokok Tahun 2024.

Sehingga mempengaruhi pengelolaan anggaran termasuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.

Ia menegaskan bahwa saat ini adalah waktu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, bukan untuk saling menyalahkan.

“Saya kira itu pembicaraan yang sudah terjadi sebelumnya. Saya tidak mau terlalu jauh-jauh seperti itu, karena itu kan ada kesepakatan sebelumnya juga,” ujar Setiawan.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah korektif ke depan harus diambil secara bersama antara legislatif dan eksekutif.

"Bahwa itu adalah hasil produk kita bersama, antara DPRD dan Pemprov Sulsel. Dan saya kira bahwa misalnya ke depannya ini kita mencoba memperbaiki kelemahan yang terjadi tahun sebelumnya,” ujarnya.

Setiawan juga menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah provinsi dan daerah terus dilakukan.