Legislator Luwu Tagih Utang DBH Pemprov Sulsel Rp22,9 Miliar, 'Ini Hak Kita'

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Pemprov Sulsel belum mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2024 ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu.

Kepala Bidang Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Sarto menyebut, DBH 2024 baru diberikan Januari hingga Juli.

Sementara DBH Agustus hingga Desember total Rp22.947.571.040 belum mendapat tindak lanjut dari Pemprov Sulsel.

DBH bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Air Permukaan ini belum ditransfer oleh Pemprov Sulsel.

Baca juga: Pemkab Luwu Anggarkan Rp5 Miliar untuk Seragam-Sepatu Gratis Bagi Sekitar 10 Ribu Siswa Baru

Bupati Luwu Patahuddin telah bersurat ke Gubernur Sulsel terkait pencairan DBH tersebut.

Surat permintaan pencairan telah dikirim sebanyak dua kali.

“Keterlambatan ini tentu berdampak pada stabilitas anggaran daerah," ujar Sarto, Jumat (11/7/2025).

Penyusunan anggaran juga sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya bersumber dari DBH.

Ia berharap, Pemprov Sulsel segera merealisasikan pembayaran sisa DBH agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu tidak terganggu.

Anggota DPRD Luwu, Fraksi Golkar, Sul Arrahman, meminta agar Pemprov Sulsel bisa segera memberikan dana DBH.

"Sebab ini hak kita. Dan berharap pihak Pemprov Sulsel segera menyelesaikan DBH tersebut," tegasnya.

Sementara Kepala Bappenda Luwu, Sofyan Thamrin mengaku, belum masuknya DBH ke kas daerah berdampak pada tertundanya program.

"Adanya program yang terpending sambil menunggu realisasi dari Pemprov Sulsel," akunya.

Berikut rincian DBH 2024 Luwu Agustus-Desember:

Agustus: Rp4.364.135.165

September: Rp3.998.349.606

Oktober: Rp4.356.595.689

November: Rp4.105.827.789

Desember: Rp6.122.662.791

Laporan Jurnalis Tribun-Timur, Muh Sauki Maulana