Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DLHK Sulsel: PT Tiara Tirta Energi Melanggar Lingkungan di Luwu, Ketegasan Bupati Luwu Ditunggu

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan sanksi administratif terhadap PT Tiara Tirta Energi (TTE).

Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Edi Sumardi
DOK WARGA
PLTMH PT TTE - Aktivitas di kawasan PLTMH milik PT Tiara Tirta Energi (PT TTE) di Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Sulsel, beberapa waktu lalu. DLHK Sulsel menyebut PT TTE melakukan pelanggaran lingkungan. 

DLHK Sulsel merekomendasikan agar DLH Luwu menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT TTE, yang meliputi pembangunan sistem terasering pada saluran penghantar, pemindahan material sisa bukit ke lokasi yang aman, pembangunan kantong tanah dan sistem pengendalian sedimen.

Ditambah pemantauan kualitas air Sungai Noling dengan laboratorium terakreditasi serta kerja sama dengan pihak berizin resmi dalam pengambilan material pasir.

“DLHK Sulsel meminta agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti dan dilaporkan ke provinsi,” tandas Kasman mengatakan.

Desakan Masyarakat

Ketegangan antara warga dan perusahaan pun tak terhindarkan.

Warga Desa Lange dan Bolu, Kecamatan Bastem, sebelumnya meminta PT TTE menghentikan aktivitasnya sesuai rekomendasi DPRD Luwu.

Mantan Kepala Desa Lange, Yotan Matande (44), menyebutkan bahwa warga mendatangi lokasi tambang galian C pada Kamis (17/4/2025) untuk menyampaikan rekomendasi DPRD Luwu.

“Baru mau menyampaikan surat rekomendasi, ada tenaga kerja asing perusahaan yang langsung memotong laju kami dengan sepeda motor,” ungkap Yotan mengatakan, Ahad atau Minggu (20/4/2025).

Desakan Aktivis

Ketua Yayasan Lestari Alam Luwu, Ismail Ishak, mendesak DLH Kabupaten Luwu untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari DLHK Sulsel dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan.

“DLH Luwu harus menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan adalah prioritas, bukan hanya formalitas administratif,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Ia mengingatkan, aktivitas industri yang tidak sesuai aturan dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Ismail juga menilai rekomendasi DLHK merupakan hasil pengawasan lapangan yang harus segera ditindaklanjuti, bukan diabaikan.

“Ini momentum bagi Pemkab Luwu untuk mengevaluasi sistem pengawasan lingkungan di daerah dan memastikan PT TTE bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya mengatakan.

Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih menunggu konfirmasi dari manajemen PT TTE.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved