Fraksi Demokrat Protes Keras Pemprov Sulsel, Rincian Utang DBH Dirahasiakan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel tak puas atas jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel terkait utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan setelah mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029.

Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak hadir secara langsung.

Ia mengutus Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi untuk menyampaikan jawaban resmi Pemprov Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (8/7/2025) malam.

Ketua Fraksi Demokrat, Fatma Wahyuddin, menilai jawaban disampaikan Pemprov Sulsel terlalu umum.

Menurutnya, jawaban itu tidak memberikan rincian konkret terkait nominal utang DBH yang akan dibayarkan kepada kabupaten/kota di Sulsel.

"Ada beberapa poin yang mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Hanya disebutkan pembayaran akan dilakukan setiap dua bulan atau tiga bulan. Kami dari Fraksi Demokrat butuh rincian,” tegas Fatma.

Baginya, jawaban yang diberikan hanya bersifat naratif.

Sebab, tidak menyertakan data teknis mengenai besaran DBH akan dibayarkan.

"Fraksi Demokrat butuh rincian seberapa besar (utang) DBH yang akan dibayarkan oleh pemerintah provinsi di setiap bulan, setiap 2 atau 3 bulan dan berapa di tahun 2025, 2026 sampai 2027," tegas Fatma.

Menurut Fatma, hal ini penting agar DPRD sebagai lembaga pengawasan bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Termasuk memastikan hak kabupaten/kota tersalurkan tepat waktu dan tepat jumlah.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS, Yeni Rahman, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap jawaban Pemprov Sulsel.

Pemprov Sulsel dianggap tidak menjawab substansi pertanyaan terkait defisit anggaran dan dana bagi hasil (DBH) pajak ke kabupaten/kota.

"Ini membuktikan bahwa memang Pemprov Sulsel tidak mampu menjawab kritikan kami,” tegas Yeni kepada Tribun-Timur, Rabu (9/7/2025).