Jelang Putusan MK Ratusan Personel Siaga di Palopo, Polisi-TNI Berjaga di Kantor KPU, Bawaslu, DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, belum berakhir.

Meski Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah digelar pada 24 Mei 2025, hasilnya belum mengerucut pada satu pasangan calon.

Situasi semakin memanas dan kini memasuki babak baru di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan calon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta (RahmAT), menggugat ke MK.

Mereka menuding pasangan calon nomor urut 4, meraih suara terbanyak pada PSU, melakukan pelanggaran administrasi dapat memengaruhi integritas dan keabsahan hasil suara.

Persidangan di MK berlangsung dinamis.

Berbagai pihak sudah memberikan keterangan, mulai dari pemohon, termohon, pihak terkait, hingga saksi dan ahli dihadirkan untuk mengurai sengketa.

Sore ini, MK akan membacakan putusan atas gugatan tersebut.

Putusan ini menjadi momen penting menentukan siapa akan memimpin Kota Palopo lima tahun ke depan.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma mengerahkan ratusan personel mengamankan Palopo saat pembacaan putusan MK.

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, Selasa (8/7/2025).

“Sebanyak 168 personel dari Polres Palopo, 30 Brimob, dan 30 anggota TNI ditugaskan mengamankan Kota Palopo pada pembacaan putusan MK nanti,” kata AKP Supriadi.

Personel gabungan itu akan menjaga sejumlah objek vital di Palopo.

“Personel akan mengamankan Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, kediaman pasangan calon, serta objek vital lainnya,” jelasnya.

Kasi Humas juga menyampaikan kondisi Kota Palopo saat ini masih kondusif.

“Sampai saat ini situasi masih kondusif dan personel sudah siap melakukan pengamanan. Selain di objek vital, juga ada tim patroli,” tambahnya.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pasangan calon untuk tidak melakukan konvoi pasca putusan MK agar menghindari gangguan keamanan dan ketertiban.

Sejumlah masyarakat menyambut baik langkah antisipasi polisi.

Mereka menilai pengamanan ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan di tengah tingginya tensi politik lokal.

“Menurut saya ini langkah yang tepat. Situasi politik masih panas, jadi pengamanan seperti ini bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Dinda.

Ia mengaku sempat khawatir dengan potensi kericuhan, tapi merasa lebih tenang setelah melihat aparat berjaga. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Andi Bunayya Nandini