Indonesia Bakal Defisit APBN Ratusan Triliun Rupiah Gegara Ulah Pemerintah, Tertinggi Dalam Sejarah

TRIBUN-TIMUR.COM - Kondisi keuangan Indonesia benar-benar tidak stabil.

Ditengah efesiensi anggaran, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bakal semakin berat.

Saat penerimaan negara tidak capai target, belanja pemerintah justru melonjak tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah memprediksi defisit APBN 2025 bakal mencapai Rp 662 triliun.

Ini adalah rekor angka defisit era transisi tertinggi dalam sejarah Indonesia, baik dari sisi angka maupun persentase rasionya dengan produk domestik bruto (PDB).

Jumlah perkiraan defisit APBN 2025 ini setara dengan 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Utang pemerintah diprediksi lebih tinggi guna menutup defisit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, proyeksi defisit APBN 2025 ini jauh melampaui target defisit APBN yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni di kisaran Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

“(Outlook) defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Dari jumlah lebih lebar dibandingkan APBN awal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip dari KONTAN pada Selasa (1/7/2025).

Kemenkeu memperkirakan, pendapatan negara hanya akan mencapai Rp 2.865 triliun atau di bawah target sebesar 3.005 triliun. Sementara belanja negara sepanjang 2025 diperkirakan mencapai Rp Rp 3.527 triliun.

Ditambal utang dan SAL

Guna menutup defisit APBN 2025, Sri Mulyani baru-baru ini mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun kepada DPR RI.

Dalam depan para anggota dewan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp 662 triliun atau jauh melebihi target dan beberapa penyebabnya.

"Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.