Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemkot Makassar

DPRD Makassar Desak Pemkot Tindaklanjuti 1.887 Temuan BPK di LPJ Anggaran 2024

Fraksi Nasdem dan PDIP soroti pengelolaan APBD Makassar 2024. Temuan BPK dan capaian pendapatan jadi sorotan utama.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
SITI AMINAH/TRIBUN TIMUR
DPRD MAKASSAR - Suasana Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Selasa (1/7/2025). 

Sumber lain seperti Lain-lain PAD yang Sah hanya mencapai 43,65 persen.

"Realisasi PAD yang buruk ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi serta efektivitas pungutan retribusi dan hasil kekayaan daerah," tegas Jufri.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat mencapai 101,52 persen, melampaui target.

Namun, dana transfer dari provinsi hanya mencapai 52,97 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 81,78 persen.

PDIP Soroti Program dan Pengelolaan AsetFraksi PDIP melalui Andi Tenri Uji Idrus memberikan sejumlah masukan penting kepada pemerintah.

PDIP mendorong peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah, khususnya potensi PAD dan transfer dana.

Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program dan kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran perlu dilakukan.

"Efektivitas realisasi belanja daerah diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

PDIP juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan aset, termasuk aset yang belum termanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, optimalisasi pengelolaan aset dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, PDIP menyarankan peningkatan fasilitas sekolah, program beasiswa, dan pemerataan akses pendidikan.

"Alokasi anggaran untuk kesehatan, terutama peningkatan layanan di rumah sakit, puskesmas, serta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)," tambahnya.

PDIP juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum, seperti jalan, trotoar, drainase, dan ruang publik.

Fraksi ini meminta Pemkot melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan PAD.

"Pemkot perlu melakukan kajian ilmiah terkait potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi untuk memastikan target yang realistis," paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap BUMD agar memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. (*)

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved