Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Takalar

Digitalisasi Dinilai Sekadar Retorika, Fraksi DPRD Soroti RPJMD Takalar

Semua fraksi DPRD Takalar setuju bahas Ranperda RPJMD 2025–2029, tapi beri catatan kritis soal investasi, digitalisasi, hingga data sosial.

Penulis: Makmur | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun-Timur.com/Makmur
RPJMD TAKALAR - Ichsan Ariansyah Muchtar membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam rapat paripurna Ranperda RPJMD Takalar 2025–202ahas lebih lanjut. 

TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALARDPRD Takalar menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Takalar 2025–2029, Senin (30/6/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, didampingi Wakil Ketua Fadel Achmad dan Irwan Iskandar.

Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, hadir bersama jajaran kepala OPD.

Sebanyak sembilan fraksi secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum terhadap dokumen Ranperda RPJMD diajukan Pemkab Takalar.

Meski menyatakan menerima, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis.

“Kami dari Fraksi PKB menerima,” ujar Ichsan Ariansyah Muchtar.

Fraksi PKS menyoroti strategi pembangunan ekonomi dan meminta penjelasan detail terkait skema investasi ditargetkan.

“Tolong dijelaskan skema investasinya bagaimana, karena ini ada target-targetnya,” kata Ibrahim Bakri.

Baca juga: Manipulasi Data adalah Kekerasan Struktural Paling Sunyi Sorot Fraksi PKS Soal DTKS di Takalar

Fraksi Gelora mengkritisi kesiapan Takalar dalam program digitalisasi.

Mereka menilai, infrastruktur dan SDM belum siap secara menyeluruh.

“Jangan sampai jadi retorika belaka,” ucap Ahmad Sahid saat membacakan pandangan fraksinya.

Fraksi Gerindra menyoroti pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis.

“Ini betul-betul harus kita perhatikan sebagai program bapak Prabowo Subianto,” kata Nasrun Natsir Limpo.

Sementara itu, Fraksi Nasdem menyoroti transparansi dalam pendataan kesejahteraan sosial.

Mereka meminta perbaikan dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTKS ini harus transparan, dan betul-betul yang masuk ke daftar ini adalah orang yang tepat, yaitu warga miskin atau miskin ekstrem,” kata Ketua Fraksi Nasdem, Nur Alim Rukman.

Dalam rapat tersebut, DPRD Takalar juga menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD.

Mereka adalah Dahlan Beta, Hj Nurlenni Kahar, Nur Alim Rukman, Hj Dawati, Husniah Rachman, Darwis Sijaya, Ahmad Sahid, Mansyur Salam, Indar Jaya, dan Achmad Affandi.

“Secepatnya kita akan rapat untuk membentuk struktur pansus,” ujar Ketua DPRD, Muhammad Rijal. (*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved