Visi Digitalisasi Takalar Dikritik, Bupati Tetap Jalan Terus: Ini Kerja Paralel Kayak Kue Lapis

Laporan Wartawan Tribun Timur, Makmur

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR – Pemandangan umum Fraksi Gelora DPRD Takalar dalam Rapat Paripurna RPJMD Takalar 2025–2029 mempertanyakan visi besar Bupati Firdaus Daeng Manye terkait digitalisasi.

"Apakah infrastruktur, kapasitas birokrasi, dan kompetensi SDM daerah kita sudah siap menjalankan transformasi digital secara menyeluruh?" ucap Sekretaris Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (30/6/2025).

Menurut Fraksi Gelora, visi digitalisasi berisiko menjadi retorika jika tidak disertai dengan peta jalan jelas dan rinci.

Meski demikian, Fraksi Gelora tetap mengapresiasi visi digitalisasi tersebut.

Mereka menilai gagasan itu memiliki semangat pembaruan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, menegaskan digitalisasi adalah keniscayaan di era sekarang.

"Siap tidak siap harus siap. Kalau kita nunggu siapnya, pertanyaannya kapan siapnya? Tidak ada yang bisa jawab," ucap Daeng Manye di hadapan para anggota DPRD Takalar.

Ia menjelaskan bahwa visi digitalisasi adalah bentuk akselerasi untuk melompat lebih jauh ke depan.

"Tidak bisa dipisahkan, antara kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia," katanya.

"Ini kerja paralel, kayak kue lapis. Bukan cuma lapis satu yang mandatori, tapi lapisan kedua yang berbau digital juga," sambungnya.

Daeng Manye menegaskan, digitalisasi tidak menghilangkan kewajiban pemerintah terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Manipulasi Data adalah Kekerasan Struktural Paling Sunyi Sorot Fraksi PKS Soal DTKS di Takalar

"Yang mandatori itu wajib kita laksanakan. Apa itu mandatori? Jalan, itu wajib. Membuat masyarakat miskin menjadi meningkat itu wajib. Itu tugas. Apalagi, lampu, infrastruktur lain, pendidikan dan kesehatan, itu wajib," ucapnya.

"Tapi di atas itu, harus ada digitalisasi karena tidak mungkin daerah atau negara maju tanpa itu," tambahnya.

Rapat Paripurna DPRD Takalar ini mengagendakan pemandangan umum fraksi dan pembentukan panitia khusus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.