FISIP Unhas dan MAPPI Perkuat Sinergi Tata Kelola Aset Publik

TRIBUN-TIMUR.COM - Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Unhas, menggelar kuliah tamu bersama Ketua DPD MAPPI Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapapua), Andi Erwin Nurba.

Kuliah tamu di Smart Room FISIP Unhas, Senin (25/6/2025).

Tema “Menilai Aset, Menata Kebijakan: Peran Profesi Penilai dalam Tata Kelola Aset Publik”.

Kuliah tamu dihadiri mahasiswa program sarjana dan pascasarjana, serta dosen dari berbagai jenjang.

Andi Erwin menggarisbawahi pentingnya profesi penilai dalam pembangunan nasional.

Baca juga: KKN Unhas Tembus 6 Negara, Termasuk Jepang, Inggris, dan Tiongkok

Ia menyebut bahwa profesi ini berperan strategis dalam memberikan penilaian objektif terhadap aset negara, baik berupa properti, bisnis, maupun aset pribadi, yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan investasi, transaksi, pengadaan tanah, hingga manajemen aset negara.

Andi mengungkapkan bahwa profesi penilai masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi regulasi.

“Hingga kini, dasar hukum profesi penilai masih bersandar pada Keputusan Menteri Keuangan, belum memiliki payung hukum dalam bentuk undang-undang,” ujarnya.

Ia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai segera mendapat dukungan luas agar legalitas profesi ini semakin kuat, seperti yang telah berlaku di negara-negara maju.

Menurutnya, kolaborasi MAPPI dengan institusi pendidikan seperti Unhas menjadi strategi penting dalam menciptakan ekosistem profesi penilai yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama ini tidak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada riset serta pengembangan keilmuan di bidang penilaian aset publik.

Dalam sesi tanya jawab, Muhammad Firman — alumni Ilmu Administrasi Publik Unhas sekaligus ASN Pemkot Makassar — mengangkat isu peran sosial MAPPI dalam memperluas akses masyarakat terhadap jasa penilaian yang profesional dan menjaga integritas profesi di tengah tantangan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Andi Ahmad Yani, menyampaikan bahwa profesi penilai semestinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga mengemban misi sosial.

Ia mendorong agar MAPPI menyediakan layanan penilai pro bono, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang kerap terpinggirkan dalam konflik aset.

“Tanpa keterlibatan penilai yang netral, masyarakat berisiko menjadi korban ketimpangan dalam proses pembangunan,” tegasnya.