Respons Astacita Presiden, PKC PMII Sulsel : Solusi atau Ilusi?

Oleh: Trigosal Ariadi 

Sekertaris Umum PKC PMII Sulsel dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (PKC PMII SUL-SEL) menyoroti Kinerja Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan Delapan bulan sejak Resmi di lantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Sejumlah catatan pun bermunculan yang menjadi sorotan PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ma'ruf Pangewa, Ketua Eksternal PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan pembenahan atas banyaknya persoalan yang muncul dalam perjalanan Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran.

Karena banyaknya persoalan yang muncul dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih akan mengikis kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan akan berimbas pada Program Pembangunan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo-Gibran dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Asta Cita ialah Misi yang sangat mulia dan gemilang. Misi ini dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia Maju dalam mencapai Indonesia Emas 2045, pastinya harus kita dukung," ujarnya.

Misi Besar ini bertujuan untuk menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat Tapi, melihat kenyataan di lapangan, berbagai persoalan dan permasalahan pun muncul dalam penerapan kebijakan Pemerintah.

Berbagai persoalan ini menimbulkan polemik, kegaduhan bahkan bisa menjadi bahan catatan yang mengikis Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka".

Adapun Isu yang menjadi sorotan PKC PMII Sulawesi Selatan yang di anggap krusial ialah Isu Demokrasi dan HAM, Lingkungan, Hilirisasi, Lapangan Kerja, Makan Bergizi Gratis, Perampasan Lahan dan Korupsi.

Isu yang menjadi sorotan PKC PMII Sulsel ini berkaitan dengan Asta Cita yang menurutnya harus mendapat perhatian besar oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat Indonesia. 

Isu terkait Demokrasi & HAM di nilai mengalami tanda-tanda kemunduran di Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.  

PKC PMII Sulawesi Selatan khawatir akan adanya upaya konsolidasi kekuasaan dan sentralisasi kontrol hukum oleh pemerintah, mulai terjadinya pembatasan ruang sipil, Kriminalisasi Aktivis dan Tidak adanya Keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan Pelanggaran HAM masa lalu, serta munculnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil. 

Hal tersebut terlihat dari banyaknya penolakan keras publik atas Pengesahan RUU TNI yang dianggap akan menjadi jalan mulus untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.

Tak hanya itu, Munculnya tagar Indonesia Gelap yang menjadi simbol Gerakan Aksi Demonstrasi berbagai Kota di Indonesia mendapatkan tindakan Refresifitas oleh Aparat Pengamananan.