'Kenapa Kah Tidak Sabaran, Adaji Dananya' Tanggapan Keras Kadispora Sulsel ke KONI soal Bonus Atlet

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan, H Suherman, angkat bicara menanggapi kritik dari Ketua KONI Sulsel, Yasir Machmud, terkait bonus atlet berprestasi yang belum juga dicairkan usai Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh–Sumatera Utara.

"Kenapa kah tidak sabaran, adaji dananya, ini persoalan momen saja," ujar Suherman saat dihubungi via telepon tribun-timur.com, Kamis (19/6/2025).

Suherman menegaskan bahwa pemberian bonus kepada atlet bukan merupakan kewajiban yang diatur secara formal dalam peraturan daerah.

Menurutnya, bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atau reward dari pemerintah.

Ia juga menyebut bahwa seharusnya KONI yang memberikan bonus kepada atlet, mengingat dana hibah dari Dispora telah disalurkan kepada lembaga tersebut.

"Namun kalau memang dibebankan ke kami (Dispora), kami siap. Tapi mohon bersabar, kami menunggu momentum untuk penyerahan," tambah Suherman.

Suherman meminta agar KONI tidak mendesak Dispora secara berlebihan, dan mengajak untuk mencari solusi bersama.

"Harusnya duduk bersama, cari jalan tengah. Banyak atlet yang bersuara, seolah semuanya harus dapat. Ini perlu diatur dengan bijak," ujarnya.

Sementara itu Ketua KONI Sulsel, Yasir Machmud, menyesalkan belum dicairkannya bonus untuk para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di PON XXI.

Ia menyatakan telah berulang kali meminta Dispora untuk memprioritaskan pencairan bonus tersebut.

"Saya sudah meminta ke Pak Kadispora sejak beberapa bulan lalu agar bonus untuk atlet berprestasi segera direalisasikan," kata Yasir kepada Tribun-Timur, Jumat (20/6/2025).

Yasir menegaskan bahwa KONI tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran.

Peran KONI, menurutnya, hanya sebatas pengusul dan pengingat kepada instansi teknis seperti Dispora.

“Kami hanya bisa mengusulkan dan terus mengingatkan. Pemberian bonus bukan sekadar administratif, tapi bentuk apresiasi moral kepada para atlet,” tegasnya.

Yasir juga menyampaikan rencana untuk memanggil perwakilan cabang olahraga (cabor) sebagai bagian dari koordinasi agar keluhan atlet dan pelatih bisa disampaikan secara kolektif ke pemerintah.

Diketahui, sembilan bulan setelah berakhirnya PON XXI 2024, bonus yang dijanjikan kepada para atlet dan pelatih Sulsel belum juga diterima. Kondisi ini memicu keresahan dan sorotan dari berbagai pihak.

Pembina Pertina Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, bahkan mengkritik sikap pasif KONI Sulsel dalam memperjuangkan hak para atlet.

Ia menilai, KONI semestinya hadir mengawal bonus, bukan hanya menyusun agenda kompetisi.

"Fungsi KONI itu sebagai fasilitator semua cabor. Jangan hanya diam. Atlet sudah berjuang demi nama daerah," tegas Andi Januar.

Ia juga menyayangkan sikap Pemprov Sulsel dan DPRD yang dinilainya lamban menyikapi persoalan ini.

Menurutnya, keterlambatan pencairan bonus mencederai kepercayaan atlet terhadap pemerintah.

"Kita tidak bicara soal angka, tapi soal kehormatan, komitmen, dan harga diri daerah," ucapnya.

Andi Januar mengingatkan bahwa bonus atlet merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya pada Pasal 60 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi.

Ia juga mendesak agar DPRD Sulsel membentuk Panitia Khusus (Panja) Bonus Atlet untuk menelusuri alasan tidak dianggarkannya bonus tersebut dalam APBD 2025.

"Kalau perlu bentuk Panja. Jangan biarkan masalah ini hilang begitu saja. Atlet jangan jadi korban kelalaian birokrasi,” ujarnya.

Andi Januar menegaskan bahwa jika bonus terus tertunda, bukan tidak mungkin para atlet berprestasi memilih pindah ke daerah lain yang lebih menghargai perjuangan mereka.(*)