Harta Kekayaan Nadiem Makarim Melonjak Saat Covid-19, Kini Dikaitkan Korupsi Proyek Rp 9,9 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM - "Di tahun 2020 krisis pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis pendidikan. Kemendikbud Ristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan," itulah terlontar dari mulut mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam konferensi pers pada Selasa (10/6/2025).

Perintis usaha GoJek itu akhirnya bicara menanggapi dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019–2022.

Proyek itu menghabiskan anggaran negara hingga Rp 9,9 triliun.

Jumlah itu terdiri dari Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK).

Ia mengungkapkan bahwa pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk laptop, merupakan langkah strategis untuk menghadapi dampak pandemi terhadap dunia pendidikan.

"Sehingga pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung," lanjutnya mengatakan.

Baca juga: Pembelaan Nadiem Makarim Soal Chromebook, Sudah Siap Dipanggil Kejagung

Nadiem menjelaskan bahwa selama empat tahun, Kemendikbudristek mengadakan sekitar 1,1 juta unit laptop, disertai modem 3G dan proyektor, yang didistribusikan ke lebih dari 77 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Selain menunjang pembelajaran jarak jauh, menurutnya perangkat tersebut juga digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan.

"Dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss," terang Nadiem mengatakan.

Baca juga: Tarif Hotman Paris Pengacara Nadiem Makarim Dalam Kasus Chromebook, Baru 2 Artis Mampu Bayar

Ia menekankan bahwa selama menjabat, seluruh kebijakan yang dibuat berlandaskan pada prinsip transparansi, keadilan, serta itikad baik.

Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan praktik korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi adanya kesepakatan antara sejumlah pihak untuk memengaruhi tim teknis agar menyusun kajian yang mengarah pada pemilihan perangkat TIK berbasis sistem operasi Chrome.

"Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system (sistem operasi) Chrome,” kata Harli pada Senin (26/5/2025).

Ia menambahkan bahwa keputusan itu diduga tidak sesuai kebutuhan saat itu, mengingat pada 2019 telah dilakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook yang hasilnya dinilai tidak efektif.

"Sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba, sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat," jelasnya.