Sejarah Berulang Dari Soekarno ke Jokowi: Ketika Presiden Tak Lepas dari Partai Politik

TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo memastikan masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Jokowi sebelumnya merespons mengenai rumor dirinya yang masuk dalam bursa calon ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, mantan Wali Kota Solo itu menampik kemungkinan tersebut dengan menyebut masih banyak tokoh berkualitas di internal PPP.

“Yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang bisa dipilih,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/6/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan bergabung dengan partai politik lain, Jokowi akhirnya memberikan pernyataan singkat namun bermakna:

“Saya di PSI aja lah,” ucap Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi pun diprediksi akan mendapatkan jabatan strategis di PSI. 

Informasi tribun-timur.com, Jokowi akan menempati posisi dewan pembina atau ketua umum DPP PSI. 

Sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya juga mempunyai partai. 

Presiden pertama, Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). 

Partai Nasional Indonesia (disingkat PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik nasionalis di Indonesia dari tahun 1927 hingga 1973. 

Setelah kemerdekaan, PNI baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. 

Partai ini dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. 

Pada tahun-tahun setelah reformasi di akhir tahun 1990-an, sejumlah partai yang mengklaim diri sebagai kelanjutan dari PNI ikut serta dalam pemilihan umum, namun hanya memperoleh sedikit kursi.

Lambang PNI adalah banteng hitam dengan latar belakang merah, identik dengan PDI Perjuangan saat ini.