Tugas Berat Menanti Ketua Umum PPP Pasca Muktamar, Pecatan PDIP Dinilai Paling Mampu

TRIBUN-TIMUR.COM - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan pada September 2025.

Muktamar itu untuk memilih ketua umum (ketum) baru. 

Calon Ketua Umum terpilih nantinya, memiliki tugas berat.

Bursa calon ketum kini mencuat pun lebih didominasi nama-nama dari luar partai atau non-kader. 

Belakangan, satu per satu tokoh disebut justru menyatakan menolak memimpin partai berlambang Kakbah tersebut. 

Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.

Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Rommy sendiri tidak memungkiri,  ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.

Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.

Meski begitu, Rommy menyatakan, langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen. 

"Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali," kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.

"Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu," sambungnya.

Di luar tokoh-tokoh disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.

Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.