Hamka B Kady Jelaskan Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran saat Temui Warga Gowa dan Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM - Target ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan 3 juta rumah mencuat dalam pertemuan serap aspirasi oleh Anggota DPR RI, Hamka B Kady (70).

Kegiatan serap aspirasi bersama masyarakat Takalar dan Gowa, Sulawesi Selatan digelar pada Sabtu (31/5/2025) lalu.

Program 3 juta rumah ini merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Anggarannya bersumber dari APBN.

Dari total 3 juta unit ditargetkan, 2 juta rumah direncanakan untuk wilayah pedesaan, sementara 1 juta unit lainnya diperuntukkan bagi kawasan perkotaan.

Dalam rapat kerja sebelumnya bersama Komisi V DPR RI dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Hamka B Kady menegaskan, kebutuhan perumahan amanat konstitusi, sejajar dengan kebutuhan dasar lain seperti sandang dan pangan.

Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk merealisasikan target tersebut dalam kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Misalnya, apakah program ini akan mencakup bedah rumah saja, atau juga pembangunan rumah baru? Ini perlu dirumuskan secara teknis agar bisa dijalankan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Politisi senior Partai Golkar ini juga menyampaikan optimismenya terhadap keberanian dan terobosan Menteri PKP beserta jajarannya.

Namun ia mengingatkan agar prinsip gotong royong tetap menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menyampaikan peta jalan (roadmap) pembangunan dan renovasi 3 juta rumah kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Maruarar meminta dukungan serta masukan dari Komisi V agar program strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik di lapangan, guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ada tiga tujuan utama dalam penyusunan peta jalan tersebut. Pertama, memberikan arah strategis dan tahapan pelaksanaan yang terukur agar target pembangunan 3 juta rumah dapat dicapai secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadikan peta jalan ini sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan nasional.(*)