Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PPP Cari Ketua

Jokowi Sudah Tentukan Sikap Soal Isu Ketum PPP versi Eks Ketua Umum, Bersaing Amran Sulaiman?

Romahurmuziy mengaku sudah bertemu Jokowi pada Desember 2024 lalu, mengenai kemungkinan menjadi ketua umum partai.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
PPP - Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Romahurmuziy mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak berkenan menjadi ketua umum partainya. 

Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR RI jika dipimpin oleh Jokowi.

“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP.

Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata dia.

Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum

Ade Irfan Pulungan menyatakan, PPP tidak memiliki sejarah atau tradisi dipimpin oleh figur eksternal.

“PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi ketua umum PPP. Pasti selalu berproses di internal PPP,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).

Menurut Irfan, munculnya wacana figur eksternal mencuat akibat kondisi partai pasca-Pemilu 2024.

Saat ini, PPP tidak lagi memiliki wakil di DPR RI dan juga tidak mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Berangkat dari kondisi PPP hari ini pasca Pemilu 2024, publik tahu PPP tidak lagi berada di parlemen. PPP tidak lagi kadernya masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ini membuat banyak aspirasi muncul dari bawah, dari kader, DPC, wilayah, bahkan dari para senior,” katanya.

Irfan mengakui adanya dorongan untuk menghadirkan tokoh-tokoh kuat dari luar partai demi mengangkat kembali elektabilitas PPP.

Namun, ia menekankan, menjadi ketua umum PPP harus melalui proses dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” kata Irfan.

Menurut Irfan, proses internal ini penting agar calon pemimpin benar-benar memahami kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai tua berbasis Islam yang merupakan hasil fusi dari empat partai Islam. 

“PPP ini partai tua, berbasis tradisi-tradisi yang digariskan sejak awal berdirinya. Maka kita percaya, seperti juga partai-partai lain, tidak serta-merta merekrut pihak luar untuk langsung memimpin partai,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy menyebut ada banyak sosok di luar partai yang dinilai mampu memimpin PPP.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved