Reformasi 98: Jusuf Manggabarani dalam Ingatan Kami

Tidak Ada Kompromi 

Kami pun saat itu juga buat surat penangguhan penahanan di atas kertas segel berlambang burung garuda. Lengkap dengan nama PR III IKIP Ujungpandang, kala itu Drs. H. Arifin Pasinringi (Almarhum semoga Allah merahmatinya). Kami tau Beliau tidak akan terima karena merasa ditodong. Soal todong menodong, ancam mengancam pada masa itu sudah biasa kami alami dengan petinggi kampus. 

Situasi ini sudah kami antisipasi. Sebelumnya saya sudah bilang pada teman, “Kalau ada kondisi sebentar dimana saya harus keluar ruangan tanpa pamit, jangan panik.  Kalian tetap tinggal, debat saja terus PR III sampai puas”. 

Kalau saya sudah bilang begitu, teman yang lain sudah ma’fum. Ada rencana dan strategi yang tidak semua orang harus tau. 

Tiba di kampus Gunung Sari Pettarani - di ruangan PR III. ...... Benar saja, kami disambut dengan tidak bersahabat.  Rupanya soal surat penangguhan penahanan lebih duluan sampai di ruangannya daripada fisik kami tiba di sana. Informasi dari polisi lebih cepat duluan tiba di meja PR III ketimbang kami yang minta untuk menandatangani surat penagguhan penahanan itu. 

Prediksi kami benar—PR III meledak marah begitu surat penangguhan disodorkan. Tanpa menunggu konser omelan selesai, saya berdiri, mengambil kembali map surat itu, dan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Bukan kurang ajar, tapi ini strategi: perang psikologi gaya mahasiswa dengan petinggi kampus.

Saya sendiri menuju Kampus Parangtambung untuk ketemu PD III FPBS Prof Sugira Wahid (Almarhumah semoga Allah merahmatinya). Orangnya keibuan sering menasehati kami anak-anaknya yang nakal-nakal. Meskipun kami anak “nakal”, Beliau sayang sama kami. Beliau tidak pernah melarang kami demo tapi selalu menasehati - yang intinya sebenarnya juga melarang tapi dengan gaya dan cara yang lain.  

Baru saja saya buka pintu ruangannya dan salam, beliau terlihat telponan seseorang. Saya hanya dapat kode untuk duduk di sofa ruangan beliau. Dari pembicaraannya yang saya tangkap, Beliau telponan dengan PR III. Kadang suaranya tegas dan sedikit menasehati kadang juga diam mendengar. Saya tidak tau apa yang diomongkan PR III, tapi arah pembicaraannya soal mahasiswa FPBS yang ditahan di Poltabes dan demo-demo yang dilakukan mahasiswa yang dimotori pengurus senat. Terdengar pula nama saya disebut-sebut.

“Mana surat itu, sini saya tandatangani”, serunya menutup gagang telpon, sambil mengomeli PR III yang tidak mau tanda tangan.

Sebenarnya saya baru mau jelaskan, tapi PR III sudah jauh menjelaskan lewat telpon untuk tidak memberi ruang  menandatangi surat penangguhan penahanan itu. Tapi respon PD III malah sebaliknya.

Di rumah dinas Pak Jusuf Manggabarani, kami serahkan dokumen itu dengan hati yang setengah lega, setengah waswas. Beliau menerimanya tanpa banyak kata, membaca pelan, dan sejenak suasana menjadi hening—bukan karena tegang, tapi karena kami tahu, ini bukan sekadar soal tanda tangan, tapi soal kepercayaan. Di ruangan sederhana itulah kami melihat sisi lain dari seorang Yusuf Manggabarani—bukan hanya sebagai aparat yang bertugas menjaga ketertiban, tapi juga sebagai manusia yang diam-diam memahami keresahan anak muda yang sedang belajar menyuarakan nurani.

Beliau tidak selalu setuju dengan kami, bahkan sering kali marah dan menyentil keras. Tapi dari semua itu kami sadar, kemarahannya bukan karena benci—melainkan bentuk didikan. Di balik tongkat komando dan suara tinggi itu, ada sosok yang sedang mengajarkan kami tentang tanggung jawab, tentang keberanian yang tak cukup hanya dengan berteriak, tapi juga harus disertai keteguhan hati saat konsekuensi datang mengetuk pintu.

Saat itu kami belajar satu hal penting: bahwa perjuangan tidak hanya ditakar dari seberapa keras kita melawan, tapi juga dari seberapa dalam kita dipahami, bahkan oleh mereka yang kita anggap sebagai lawan. Hari-hari itu adalah masa pendidikan informal terbaik. Kami belajar berpolitik, berdiplomasi, membaca suasana, bahkan sedikit “berteater”. Di situlah kami mengenal Pak Jusuf Manggabarani bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai pribadi. Tegas, keras, namun tidak menutup ruang dialog.

Kini beliau telah tiada. Tapi kenangan itu tetap hidup. Tongkat komando yang dulu menunjuk-nunjuk itu kini hanya tinggal simbol. Namun pelajarannya abadi: kekuasaan harus dikritik, tapi kritik pun perlu dibangun di atas nalar dan strategi. Dan demo? Demo itu bukan tujuan. Ia hanya alat. Alat untuk menyadarkan, menggugah, dan kadang... menampar.

Semoga Allah merahmati beliau—dan semua tokoh-tokoh kampus masa itu—yang secara sadar atau tidak, telah membentuk generasi yang tak hanya berani melawan, tapi juga tahu kapan harus diam dan berpikir.(*)

Makassar, 21 Mei 2025