Reformasi 98: Jusuf Manggabarani dalam Ingatan Kami

Oleh: Herman 

Ketum SMPT IKIP Ujungpandang 1997-1998

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini 21 Mei 2025, bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah penanda sejarah yang mengusik ingatan kolektif generasi mahasiswa 1998—termasuk kami, para penggerak  gerakan reformasi di Makassar. Tepat 27 tahun lalu, jalanan bukan lagi ruang publik biasa, melainkan panggung aspirasi dan kemarahan intelektual. Di tengah hiruk pikuk itu, satu nama melekat kuat dalam ingatan: Jusuf Manggabarani, Kapoltabes Makassar kala itu. Tegas, berwibawa, dan memiliki gaya komunikasi yang lebih mirip orator lapangan ketimbang aparat keamanan biasa. Kemarin, 20 Mei 2025 Beliau telah berpulang, meninggalkan sejumlah kenangan bagi kami mahasiswa Makassar Angkatan 98’.

Beliau bukan sekadar penegak hukum; beliau adalah “pendidik keras kepala” dalam dunia aksi. Bagi mahasiswa, beliau adalah sosok yang—dalam satu waktu—bisa membentak keras tapi juga mengulurkan solusi. Di hadapannya, kami sering “dicekoki” ceramah bernada tinggi, bukan karena beliau benci kami, tapi karena beliau (mungkin) ingin kami belajar: bahwa perjuangan bukan sekadar berteriak, tapi juga berstrategi.

Jusuf Manggabarani, orangnya tegas, kalau sedang marah lebih baik diam saja tapi jangan tinggalkan. Kalau sedang kesal, dengarkan saja ocehannya hingga mereda amarahnya baru bicara. Beliau enak diajak diskusi. Setidaknya itu yang saya alamai ketika Beliau mejabat sebagai Kapoltabes Makassar 27 tahun yang lalu bertepatan dengan masa-masa reformasi kala itu. Selaku Ketua SMPT IKIP Ujungpandang saat itu lebih banyak bertugas di balik layar, yang di lapangan ada Iswari Al Farisi, Haris Cambang, Bongkar dan ketua-ketua senat fakultas. Bahkan saya selalu “disembunyikan” untuk tidak tanpak di kerumunan massa. 

Tugas saya?, sederhana saja—katanya. Hanya memimpin rapat, menyusun strategi gerakan sebelum dan sesudah mahasiswa turun ke jalan. Tentu, itu bukan rapat biasa. Ini semacam pertemuan rahasia semi-militer, minus senjata, tapi penuh taktik dan daftar target yang harus digoyang dengan orasi.

Saya juga bertugas membangun komunikasi dengan para petinggi kampus—mereka yang lebih takut mahasiswanya turun ke jalan daripada kredibilitas kampus yang jatuh di mata penguasa. Jangan ditanya, ancaman DO kala itu bukan lagi wacana. Mahasiswa yang terlalu sering muncul di aksi demonstrasi, apalagi yang hobi pegang toa, tinggal tunggu saja keputusan pemecatan. Ibarat nasi yang tinggal ditanak.

Untuk urusan begini, saya sering harus bersitegang dengan PR III—wakil rektor yang tampaknya menganggap demo lebih berbahaya dari skripsi mahasiswa yang belum selesai. Tapi itu bagian dari paket lengkap: tak hanya melawan sistem, tapi juga negosiasi di lorong-lorong kekuasaan kampus. 

Dan yang tak kalah penting (baca: melelahkan), adalah lobi ke aparat keamanan. Apalagi ketika suasana mulai panas—bukan karena cuaca, tapi karena mahasiswa dan ABRI (gabungan tentara dan polisi) sudah saling lempar tatapan yang tidak lagi akademis.

Kalau ada mahasiswa ditangkap, biasanya kami menginap semalam di kantor polisi. Dan di sinilah saya sering berinteraksi dengan Almarhum Bapak Yusuf Manggabarani. Beliau bukan hanya Kapoltabes, tapi juga “penguji lapangan” yang bisa membedakan mana mahasiswa idealis dan mana yang hanya ikut-ikutan supaya bisa bolos kuliah. Beliau bukan hanya orangnya tegas, tapi pada masa itu juga banyak mengedukasi – tepatnya mungkin memberikan latihan mental agar tidak mudah menyerah pada keadaan. 

Pernah suatu ketika ada mahasiswa IKIP ditangkap. Seperti biasa, ini tugas saya untuk membebaskannya. Saya bersama dengan beberapa fungsionaris mahasiswa menghadap ke Beliau, yaaa..... diceramahi. Ceramahnya bukan menyejukkan dengan suara datar, tapi membentak dan dengan nada meninggi. 

“Kalian tidak dilarang demo, tapi kalau merusak fasilitas umum, kalian berhadapan dengan polisi”, sambil menunjuki kami dengan tongkat komando dan nada suaranya meninggi.

Dalam hati saya bergumam, “Kalau tidak seperti itu bukan demo namaya Komandan tapi latihan baris-berbaris”. Kadang memang demo itu harus anarkis saat kita bersuara tapi tak didengar. Saat kekuasaan kita cubit tapi tak bergeming, di lambai tak melihat, maka harus ditampar supaya kaget.

Tapi, kami diam saja menunggu moment ini berlalu, hingga “ceramahnya” selesai. Baru kemudian diskusi berlanjut dan pada akhirnya kami diminta untuk buat surat penangguhan penahanan. Tapi kali ini lain, yang harus tanda tangan adalah petinggi kampus. Kamipun kembali bersitegang dengan Beliau. 

Bagaimana mungkin petinggi kampus yang harus tanda tangan, sementara mahasiswa yang ditahan ini memang diinginkan oleh kampus untuk ditahan karena dia salah satu dari panglima gerakan yang sering turun ditugasi memimpin demonstrasi.