DPRD Maros Beri Catatan Kritis atas LKPJ 2024 Pemkab, Soroti Banjir hingga Layanan Rumah Sakit

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maros akhir tahun anggaran 2024 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Maros Senin (19/5/2024).

Dewan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Dedy Aryan, menyampaikan berbagai catatan terhadap kinerja perangkat daerah yang dinilai belum optimal di sejumlah sektor.

Salah satu sorotan utama adalah persoalan banjir yang dinilai masih menjadi ancaman tahunan bagi masyarakat Maros.

“Perlu dilakukan normalisasi sungai dan pengerukan secara rutin. Kami juga merekomendasikan kajian pembentukan UPTD khusus penanganan banjir,” ujar Dedy di hadapan forum rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD. 

Selain itu, DPRD menyoroti lambannya penerbitan izin bagi kantor cabang koperasi akibat syarat modal minimal Rp2,5 miliar dari kementerian. Dewan meminta ada dukungan anggaran yang memadai bagi petugas penilai kesehatan koperasi.

Capaian retribusi daerah yang dinilai masih rendah juga tak luput dari perhatian. 

Baca juga: Belasan Mobil Dinas Rusak Menumpuk di Samping Gedung Serbaguna Maros

DPRD mendorong identifikasi ulang terhadap potensi sumber retribusi dan meminta penertiban terhadap pasar-pasar yang kurang produktif.

“Harus ada audit terhadap kepala pasar, apalagi jika ditemukan indikasi penyewaan kios tanpa izin resmi dari pemerintah daerah,” katanya.

Dalam hal kepegawaian, DPRD meminta pendataan ulang tenaga honorer agar hanya yang aktif masuk dalam daftar, demi mendukung proses rekrutmen PPPK yang lebih akurat.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian khusus, terutama pelayanan di RSUD dr. Lapalaloi.

“Masih banyak keluhan soal pelayanan obat. Penempatan petugas apotek harus dibenahi,” tegasnya.

Dedy juga menyinggung lambatnya pengadaan alat kesehatan di RS Camba dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan antar wilayah.

“Penempatan nakes sebaiknya mempertimbangkan jumlah penduduk tiap kecamatan,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya pemahaman guru terkait mekanisme kenaikan pangkat dan pengelolaan dana BOS yang berpotensi menimbulkan kelebihan anggaran belanja modal.