Kunjungan Kapolri ke SPPG Makassar: TNI dan Polri di MBG, Persaingan atau Kolaborasi

Oleh: Rahmat Muhammad

Sosiolog/Ketua Prodi S3 Sosiologi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Makassar Sulawesi Selatan untuk memantau langsung aktivitas di gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jalan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (15/5/2025), memunculkan fenomena menarik.

Kunjungan langsung Kapolri ke SPPG Polri itu menunjukkan dua institusi besar negara, TNI dan Polri, terlihat sama-sama bergerak dalam program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya melalui skema Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dari sudut pandang sosiologi, ini bukan sekadar soal siapa yang membagikan makanan lebih banyak atau lebih cepat. 

Ini adalah tanda bahwa program sosial kini telah menjadi arena persaingan antar lembaga negara, bukan lagi sekadar upaya kolaboratif untuk menyejahterakan rakyat. 

Yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga pengaruh, legitimasi, dan citra lembaga.

Padahal, urusan pemenuhan gizi semestinya menjadi tanggung jawab lembaga sipil seperti Kementerian Kesehatan atau Dinas Sosial, bukan lembaga keamanan. 

Ketika TNI dan Polri justru berebut peran dalam wilayah kesejahteraan, kita perlu bertanya: apakah program ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya menjadi panggung baru bagi lembaga untuk memperluas kekuasaan?

Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan ini bisa menyebabkan tumpang tindih, pemborosan anggaran, dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. 

Lebih dari itu, masyarakat bisa kehilangan peran aktifnya karena program dikendalikan dengan pendekatan komando, bukan partisipasi.

Karena itu, penting bagi negara untuk menata kembali pembagian peran antar institusi. 

Program yang menyangkut kesejahteraan rakyat harus dikelola secara inklusif, akuntabel, dan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan institusi.(*)