Andi Januar: Sopir Truk Bayar Pajak, Tapi Tak Dapat Haknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemprov Sulsel didesak segera mengakhiri diskriminasi yang dialami para sopir dan pemilik jasa transportasi truk.

Desakan ini disampaikan mantan Legislator DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis.

Ia menyoroti kondisi berat selama ini dialami pengemudi truk akibat sistem logistik timpang.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, para sopir truk bekerja dalam situasi tidak manusiawi, tanpa fasilitas dasar seperti rest area, zona parkir layak, dan perlindungan keselamatan memadai.

Padahal, mereka telah taat membayar pajak kendaraan, retribusi jalan, serta uji KIR, namun tidak mendapatkan perhatian setara dari pemerintah.

Menurutnya, ketimpangan ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa para sopir dan pengguna jalan lain.

"Mereka bayar pajak kendaraan, retribusi jalan, uji KIR, dan pungutan lainnya secara taat. Tapi tak satu pun rest area disediakan untuk mereka beristirahat," kata Andi Januar kepada Tribun-Timur, Sabtu (17/5/2025).

Lebih jauh, ia menyoroti kondisi di perkotaan bahkan tidak memiliki zona transit atau hub memadai untuk memberikan ruang parkir layak bagi truk-truk menunggu giliran bongkar muat.

“Situasi ini jelas mencerminkan ketimpangan struktural dalam kebijakan transportasi yang harus segera diperbaiki,” tegas Andi Januar.

Dalam operasional di lapangan, para sopir truk dituntut untuk menempuh perjalanan jauh antar wilayah dengan batas waktu tertentu.

Padahal, sesuai rekomendasi keselamatan jalan dari berbagai badan transportasi dunia, durasi aman berkendara sopir truk maksimal 8 jam per hari dengan istirahat setiap 4 jam sekali.

Namun, karena tidak tersedianya rest area atau zona aman untuk berhenti, para pengemudi terpaksa terus mengemudi tanpa istirahat yang cukup.

Tak hanya itu, para sopir truk biasanya beristirahat di tempat seadanya, seringkali justru membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Kalau mereka berhenti di pinggir jalan, dikejar petugas. Tapi kalau terus mengemudi tanpa istirahat, mereka membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Ini pilihan yang tidak manusiawi. Pemerintah harus sadar, ini soal nyawa,” tambah Andi Januar.

Selain aspek keselamatan, para pengemudi juga menghadapi risiko keamanan.