Kabar Baik! Blokir Anggaran Dibuka, Stadion Sudiang Bisa Dilanjutkan

Prof Marsuki memaparkan, tren beberapa indikator perekonomian semakin lemah atau rendah. 

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus akan terkontraksi, sehingga mengakibatkan aktivitas produktif sektor riil melemah, baik di sisi perdagangan apalagi investasi.  

Hal ini pun berakibat pada meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di banyak sektor ekonomi. 

Dampaknya pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah terkontraksi, daya beli semakin tertekan sehingga permintaan aggregate terpukul. 

“Mungkin karena kekhawatiran tren perkembangan tersebut akan semakin buruk. Maka pemerintah terpaksa harus merelaksasi kebijakan efisiensinya, melalui penggelontoran dana APBN, dengan membuka kran anggaran yang dicadangkan dari pemblokiran anggaran dari 99 K/L, sejumlah Rp86,6 triliun,” papar Prof Marsuki.

Ia menilai pemerintah menganggap ada kebijakan akselerasi anggaran untuk memitigasi dan mendorong perekonomian agar tidak stagnan apalagi terkontraksi. 

Kebijakan ini pun disebut sangat diharapkan semua pihak.

Karena jika tidak dilakukan, kebijakan efisiensi yang diharapkan berdampak baik, malah justru menjadi bumerang yang akan memberatkan kebijakan pemerintah sendiri dan masyarakat kebanyakan khususnya. 

Namun demikian, kata Prof Marsuki, pemerintah tetap perlu mengarahkan dan menetapkan prioritas pemanfaatan dana anggaran tersebut secara optimal sesuai kebijakan yang diprioritaskan.

“Ini untuk menstimulasi perekonomian masyarakat kebanyakan dan terus mengawasi secara ketat penggunaan anggaran tersebut,” tambah Prof Marsuki.

Sementara itu, pengamat pemerintahan UIN Alauddin Makassar, Prof Firdaus Muhammad menyebut, pembukaan blokir anggaran ini sebagai langkah positif di tengah kekhawatiran masyarakat.

“Adanya pembukaan blokir belanja pemerintah itu diharapkan dapat menormalkan kembali belanja untuk program pemerintah termasuk Sulsel,” lanjutnya.

Tantangan pun kini ada di tangan Pemprov Sulsel. Sebab anggaran sudah masuk ke Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pemprov Sulsel sebutnya, harus lebih aktif meyakinkan pusat sehingga wilayah Sulsel bisa jadi prioritas pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus memberikan belanja program secara merata ke daerah-daerah.