Mahasiswa UNM Makassar Cium Tangan Polisi Usai Demo Hardiknas 2025

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), di Jl Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulsel, Jumat (2/5/2025), telah berakhir. 

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan (AMORAS) UNM menutup aksi mereka dengan mencium tangan aparat kepolisian.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas pengawalan selama demonstrasi, tepat saat mereka membubarkan diri dari lokasi unjuk rasa.

Pantauan di lokasi, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.53 WITA setelah hampir satu jam menyampaikan aspirasi di depan Menara Pinisi UNM.

"Pendidikan Gratis, Bukan Makan Gratis"

Koordinator Lapangan (Korlap) AMORAS, Dani (22), dalam orasinya menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah program makan bergizi gratis.

Namun, yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pendidikan gratis yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Utamanya di daerah-daerah yang masih kekurangan akses pendidikan yang layak.

"Poin tuntutan kita adalah wujudkan pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis," tegas Dani mengatakan.

Baca juga: Hampir Sejam Mahasiswa UNM Makassar Blokade Jl AP Pettarani Peringati Hardiknas

Dani ingin pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak bangsa bisa menikmati pendidikan tanpa beban biaya.

Ia menyatakan, saat ini banyak anak-anak bangsa yang terhalang untuk mengakses pendidikan karena tingginya biaya pendidikan, baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Hal ini, menurut Dani, membuat pendidikan menjadi barang dagangan, bukan lagi hak bagi setiap warga negara.

Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini justru menimbulkan ketidakstabilan sosial karena lebih berpihak pada kepentingan elit ketimbang kebutuhan rakyat. 

Dani juga menyinggung adanya paradoks dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terlihat lebih fokus "menggemukkan" struktur kabinet daripada memperjuangkan hak dasar masyarakat seperti pendidikan.

“Kita melihat paradoks yang menyedihkan. Pemerintah sibuk membesarkan tubuh kekuasaan mereka, sementara rakyat yang harus menanggung dampaknya. Ini bukti nyata bahwa rakyat dikorbankan demi kepentingan politik,” katanya.

Baca juga: Bupati Luwu Umumkan Kabar Pahit di Hari Pendidikan, 4.047 Anak Tak Sekolah di Daerahnya