Temui Massa Buruh, Ketua DPRD Sulsel Janji Tindaklanjuti Aspirasi KSPSI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi berjanji akan menyuarakan aspirasi buruh yang disuarakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Hal itu diungkapkan Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi saat menemui massa KSPSI depan DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (1/5/2025).

"Saya mewakili lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima rekomendasi yang teman-teman sampaikan dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki," kata Cicu.

Politisi Partai Nasdem ini juga tak lupa mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia.

"Ijinkan saya sebelumnya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman kaum pekerja dan buruh," ucap Cicu.

Bahwa sekali lagi, kalian adalah tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan," sambungnya.

Anggota DPRD Sulsel dua periode ini, juga berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti rekomendasi aspirasi KSPSI.

Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut dengan rekomendasi yang disampaikan di sini akan diselesaikan secara bertahap," ucap Cicu.

"Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama kami coba pilah satu demi satu persoalannya dan kita carikan solusinya secara bersama-sama yang terbaik untuk kita semuanya," lanjutnya.

Cicu juga mengatakan, bahwa buruh adalah bagian dari penyanggah perekonomian Sulsel.

Olehnya itu, Cicu berharap agar buruh mampu menjaga iklim investasi yang ada untuk memajukan perekonomian provinsi berpenduduk 9,4 juta jiwa ini.

"Ingat semua kita jaga Sulawesi Selatan ini secara bersama-sama bagaimana iklim investasi di Sulawesi Selatan ini harus bagus dan semuanya itu adalah tanggung jawab kami pemerintah serta teman-teman pekerja dan buruh untuk menciptakan iklim investasi yang baik," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, mengatakan persoalan utama yang dihadapi kaum buruh saat ini adalah pelanggaran perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan terkait hak pekerja.

"Tuntutan kami agar permasalahan terakhir dari provinsi selatan diselesaikan oleh gubernur. Baik pelanggaran, baik hak normatif yang tidak dibayar untuk tingkat provinsi Sulawesi selatan, untuk nasional," kata Basri Abbas.

"Kami minta pemerintah dan DPR membuat RUU yang berpihak kepada buruh. Kalau RUU nanti tidak berpihak kepada buruh, kami akan tolak dan kami tetap akan menolak," lanjutnya.