Opini
Nasib Media Penyiaran: Antara PHK, Transformasi Digital dan Ketidakberpihakan Regulasi
Konsekuensi ini akibat dari transaksi akuisisi NetTV oleh PT MD Entertainment Tbk. Hal sama juga dilakukan ANTV, menyusul hal serupa digrup MNC dan CN
Oleh: Muhammad Idris
Dosen Ilmu Komunikasi UMI, Mantan Jurnalis dan Penyiar Radio
TRIBUN-TIMUR.COM - DUNIA penyiaran Indonesia kembali mendapat ujian berat. Dipertengahan April 2025, Kompas TV, salah satu stasiun televisi berita terkemuka tanah air, terpaksa melakukan rightsizing—kebijakan restrukturisasi yang mengakibatkan ratusan karyawan dari berbagai divisi harus berpisah.
Mulai dari tim news, program, teknik, hingga sales dan marketing (Harianhaluan.id)
Sebelumnya, NetTV juga melakukan PHK karyawan pascapengunduran diri jajaran pimpinan.
Konsekuensi ini akibat dari transaksi akuisisi NetTV oleh PT MD Entertainment Tbk. Hal sama juga dilakukan ANTV, menyusul hal serupa digrup MNC dan CNN Indonesia TV.
Lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI pernah dikabarkan lakukan hal sama, meski diralat jika tidak jadi ‘merumahkan’ karyawan.
Di Sulawesi Selatan sendiri, sejumlah media penyiaran baik radio siaran maupun televisi lokal sudah lebih dulu lakukan efesiensi anggaran sampai berujung PHK.
Bahkan ada yang sudah tutup siaran, sementara yang lain ibarat “mati segan, hiduppun sekarat”.
Padahal, media penyiaran lokal terbukti menjadi garda terdepan penjaga kebhinekaan, suara masyarakat dan benteng melawan hoaks. Namun, realitas bisnis media penyiaran hari ini tak lagi memungkinkan mereka bertahan.
Bagi penulis yang sempat berada di industri ini memang terdengar miris dan menyedihkan.
Ini bukan sekadar angka statistik. Sebab, setiap nama dibalik daftar karyawan yang terdampak adalah cerita tentang dedikasi, mimpi dan keringat yang telah dicurahkan untuk membangun kualitas jurnalisme penyiaran.
Penulis yakin, langkah ini diambil dalam situasi yang tidak mudah. Beberapa faktor diduga menjadi pemicu, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi memengaruhi
pendapatan iklan—sumber utama pemasukan media, diperkuat dengan kebijakan pengurangan alokasi belanja iklan pemerintah ke media yang berdampak signifikan.
Jika melihat lebih dalam, PHK di industri penyiaran bukan hanya persoalan ekonomi makro semata.
Sebuah obrolan di grup whatsapp mantan penyiar yang Penulis ikuti menyimpulkan, jika ini adalah buah dari kegagalan sistemik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.