Daftar 4 Pejabat Pemprov Sulsel Mundur dari Jabatannya, Ashari Sudah Pamit dari Grup WhatsApp Kadis

TRIBUN-TIMUR.COM - Empat pejabat Pemprov Sulsel mengundurkan diri era Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi.

Pasangan Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi dilantik menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur 20 Februari 2025.

Dua bulan setelah memimpin Sulsel, ada empat pejabatnya mengundurkan diri.

Yaitu Salehuddin, Andi Muhammad Arsjad, Ashari Fakhsirie Radjamilo, dan Junaedi.

Andi Muhammad Arsjad mundur dari jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mundur dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel.

Baca juga: Pemprov Sulsel Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen Sesuai Inpres 1/2025

Ashari Fakhsirie Radjamilo dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Junaedi mundur menjabat Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sulsel.

Ashari merupakan pejabat terbaru mengundurkan diri.

Mantan Pj Sekprov Sulsel itu telah pamit dari Grup WhatsApp (WA) Kadis.

Pesan beredar, Ashari pamit dari grup WhatsApp karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis Koperasi dan UMKM.

"Assalamu alaikum...mohon izin keluar dari group.....saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadis Koperasi dan UMKM, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf selama berinteraksi...salama'ki semua".

Pengamat Politik, Prof Firdaus Muhammad mengatakan, sejatinya mereka tidak mengundurkan diri, karena jabatan yang diemban adalah amanah.

“Tidak ada alasan tidak sejalan pimpinan, kecuali kebijakan pimpinan menyalahi aturan. Itu pun perlu meluruskan tanpa harus mundur,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (13/3/2025).

Dia menambahkan, gubernur maupun bupati sebagai atasan Kadis sekiranya tidak memberi beban di luar aturan dan kemampuan bawahan, apalagi tekanan karena tendensi politis.

Baginya penting pemerintahan sejalan atau sinergis atas hingga bawah. Jabatan dijalankan secara profesional.

“Jangan lagi ada istilah balas dendam dan balas budi tapi proporsional dan profesional,” tutur Guru Besar Komunikasi Politik Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini.

Ashari Fakhsirie Sempat Dikritik di DPRD

Sebelum mengajukan pengunduran diri, Ashari Fakhsirie Radjamilo, menghadiri rapat kerja bersama Komisi B DPRD Sulsel.

Ashari Fakhsirie Radjamilo dikritik keras terkait anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulsel.

Utamanya anggaran pemberdayaan UMKM di Sulsel.

Rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel untuk Tahun Anggaran 2024 di DPRD Sulsel, Selasa (8/4/2025).

Komisi B DPRD yang membidangi perekonomian, menyoroti anggaran sebesar Rp15,7 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Anggaran dinilai tidak memberikan dampak langsung yang signifikan bagi para pelaku UMKM, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.

Anggota Komisi B, Heriwawan, menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan bahwa anggaran sebesar Rp15,7 miliar lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Terlebih tanpa adanya anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Artinya, tidak ada sedikit pun anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wawan sapaan Heriwawan.

Ia merinci bahwa dari total anggaran, sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air.

"Saya melihat anggaran ini tidak ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air," tambahnya.

Wawan menegaskan pentingnya anggaran yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM.

Sementara Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa program pengembangan rest area baru mulai diuji coba pada tahun 2023.

"(Rest area) di Kabupaten Sidrap kami sudah melibatkan pelaku UMKM, seperti membuka kafe. Namun, setelah tiga bulan beroperasi, terpaksa tutup kembali," ujar Ashari.

Ia juga menjelaskan bahwa rest area di Kabupaten Jeneponto sempat menghadapi kendala terkait ketersediaan air. 

Namun, masalah tersebut sudah diatasi dengan penyediaan tandon air.

Siapa Ashari Fakhsirie Radjamilo?

Ashari Fakhsirie Radjamilo merupakan anak dari Radjamilo MP.

Radjamilo MP dua periode memimpin Jeneponto yaitu 2003 - 2013.

Kesuksesan Radjamilo dipemerintahan diikuti anaknya Ashari Fakhsirie Radjamilo.

Ashari Fakhsirie Radjamilo tercatat pernah menjabat sebagai Pj Bupati Bantaeng tahun 2018, dan Sekretaris Provinsi (Sekprov).

Sebelum berkarir di Pemprov Sulsel, ia pernah maju di Pilkada Jeneponto.

Namun ia gagal meneruskan kepemimpinan orang tuanya Radjamilo MP.

Ashari memulai karirnya di Pemprov Sulsel saat Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulsel.

Ia pindah dari Pemkab Jeneponto ke Pemprov Sulsel tahun 2015 lalu. 

Karirnya di Pemprov Sulsel berawal saat dipromosikan menjabat Biro Kerjasama, Biro Humas dan Protokol, Kepala BKD, Kepala PMD dan juga pernah menjadi Kadis Sosial.