Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Sampah Gratis: Tantangan Dibalik Harapan

Sementara 40,06 persen atau 13.538.120,98 ton per tahun merupakan sampah yang tidak terkelola. 

Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Sampah Gratis: Tantangan Dibalik Harapan
Ist
OPINI - Ramlan Majid SIP MTr AP Peneliti Sosial dan Homaniora pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar

Akan tetapi, penerapan pelayanan sampah gratis harus didukung dengan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi.

Banyak warga yang masih kurang sadar akan pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan.

Menurut hasil penelitian pada tahun 2022, perilaku buang sampah sembarangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60 persen masyarakat masih membuang sampah sembarangan, yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai lokasi.

Hal ini diperparah oleh stigma bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat
merasa tidak memiliki peran dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Kampanye kesadaran masyarakat yang dilakukan selama ini juga bukannya tanpa tantangan.

Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan sampah di Makassar.

Berdasarkan data dari DLH Makassar, jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) masih tidak memadai untuk menampung volume sampah yang terus meningkat.

Kota Makassar menghasilkan rata-rata sekitar 1.500 ton sampah per hari dalam lima tahun terakhir, sementara kapasitas TPA hanya mampu menampung 800 hingga 900 ton.

Keterbatasan armada pengangkutan sampah juga menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, yang berujung pada penumpukan sampah di jalanan dan area permukiman.

Hal ini menciptakan masalah kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan.

Koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan sampah di Makassar juga seringkali tidak berjalan lancar.

Banyaknya pihak yang terlibat, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta instansi lainnya, menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab.

Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar instansi dapat menghambat implementasi program-program pengelolaan sampah yang efektif. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved