Andi Sudirman Bakal Lapor Prabowo: Tambang Emas di Luwu Harus Dikelola Pengusaha Lokal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  PT Masmindo Dwi Area menggandeng Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc dalam proyek tambang emas berskala besar dengan metode Open Pit di wilayah Luwu.

Proyek ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.

Proyek tambang ini disebut-sebut akan membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.

Andi Sudirman mengaku akan menyurati Presiden Prabowo.

Izin tambang di Luwu tersebut perlu di evaluasi kembali.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode Open Pit dan kesejahteraan masyarakat," kata  Andi Sudirman pada Senin (14/4/2025).

"Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing” sambungnya

Ia menegaskan bahwa kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat. 

Namun, sebagai kepala daerah, ia merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.

“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama," jelas Andi Sudirman.

Andi Sudirman belajar dari pengelolaan tambang di Papua yang berdampak pada alam.

Dirinya tak ingin alam di Kabupaten Luwu mengalami kondisi kritis.

Apalagi tambng tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

“Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan Jakarta apalagi luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan" jelasnya.