Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Munafri Arifuddin Ingin BRIDA Hadirkan Solusi Cerdas Tanpa Pungli Parkir Liar di Makassar

Parkir liar sudah lama menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Makassar. 

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Erlan Saputra
PARKIR LIAR - Wali Kota Makassar Arifuddin saat berada di Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (27/3/2025) lalu. Terbaru, Munafri buka suara terkait marak parkir liar di Kota Makassar    

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menaruh perhatian serius terhadap persoalan parkir liar di Kota Makassar

Bagaimana tidak, parkir liar sudah lama menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Makassar

Praktik ini tak hanya meresahkan, tapi juga membuka celah terjadinya pungli yang merugikan warga.

Insiden terbaru memperkuat keresahan tersebut. 

Seorang pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, menjadi korban pemalakan oleh pria yang mengaku sebagai juru parkir

Saat hendak naik ke mobil taksi online, korban tiba-tiba dihampiri dan dimintai uang parkir sebesar Rp10 ribu, tanpa diberi karcis resmi sebagai tanda bukti pembayaran.

Baca juga: Munafri Sindir Direksi PD Parkir: Biar ke ATM Ada Juga Tukang Parkirnya

Contoh parkir liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel, sebagaimana diabadikan, Jumat (21/76/2024).
Contoh parkir liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel, sebagaimana diabadikan, Jumat (21/76/2024). (TRIBUN TIMUR/WAHDANIAR)

Munafri Arifuddin menekankan perlu ada solusi berbasis riset dan teknologi guna mengatasi praktik pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan.

Menurut Appi sapaannya, jumlah juru parkir alias jukir tak resmi di Kota Makassar saat ini lebih banyak dibandingkan yang terdaftar secara legal. 

Hal ini bukan hanya menimbulkan keresahan masyarakat.

Namun juga membuka celah terjadinya pungli yang berpotensi bermasalah secara hukum.

Hal itu menurutnya tidak bisa membiarkan parkir liar menjadi budaya. 

Sebab, ini bukan sekadar soal estetika kota, tapi juga menyangkut kepercayaan publik dan integritas pelayanan pemerintah.

Ia menyebut BRIDA punya peran strategis sebagai lembaga riset daerah untuk merancang sistem manajemen parkir berbasis digital.

Termasuk pemetaan titik-titik rawan parkir liar dan pendekatan teknologi untuk memonitor aktivitas jukir.

"Kita butuh sistem yang transparan dan bisa dilacak. Misalnya, aplikasi atau dashboard yang bisa dipantau langsung oleh warga," kata Appi.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved