'Pak Jenderal Ingat Saya Korban Dikeroyok TNI, Gigi Patah-patah, Ditangkap, Tapi Saya Paham RUU TNI'

Koalisinya di DPR mendukung koalisinya pemerintah. Tapi koalisi ini tidak bisa menafikan haknya setiap anggota DPR untuk menyampaikan sesuatu karena kita punya hak bicara yang sifatnya personality. 

Soal kekhawatiran masyarakat?

Batang tubuh dan semua yang ada saya jamin lebih keras dari UU sebelum direvisi. Supremasi sipil dan tugas-tugas profesional keamanan saya jamin jauh lebih keras dari UU No 34. Profesionalisme, operasi militer, operasi militer diluar perang, itu mekanismenya jauh lebih ribet.

Secara pribadi saya bisa menjamin bahwa perubahan pasal-pasal ini tidak ada yang melanggar supremasi hukum, tidak ada yang melanggar supremasi sipil, penggunaan senjata di luar dinas diperjelas agar sesuai dengan SOP.

Ada dampak negatif?

Pasti ada dampak positif dan negatif, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Saya sendiri memiliki berbagai perspektif, baik sebagai aktivis, pejabat eksekutif, maupun legislator, sehingga saya melihat revisi ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil bagi semua pihak.

Boleh menyampaikan kritik?

Tentu. Kritik tetap diperbolehkan selama dilakukan dengan terbuka dan melalui diskusi yang sehat. Tidak ada larangan untuk bersuara, dan kebijakan yang diambil tetap bisa dievaluasi.

Dampak revisi terhadap ekonomi?

Kementerian Keuangan sudah memperhitungkan beban anggaran dan menyatakan bahwa kenaikan usia pensiun dapat diakomodasi. Jika ada kendala keuangan, akan dibuat klaster atau pasal peralihan agar implementasinya bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi.

Bagaimana dengan stabilitas politik?

Kami tegaskan bahwa revisi ini tidak ekstrem dan justru memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Jika ada ketidakcocokan, masyarakat bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dikaji lebih lanjut.

Pengaruhi profesionalisme militer?

Tidak mungkin prajurit aktif mengambil alih jabatan sipil karena tugas mereka sudah jelas. Jika ingin masuk ke ranah sipil atau politik, mereka harus mundur dari militer, sebagaimana ASN yang ingin berpolitik juga harus mengundurkan diri.

Jangan terjebak pada dikotomi sipil-militer. Kita tidak anti tentara, tetapi menolak pemikiran militer yang menafikan partisipasi dan aspek sosial. Sebaliknya, kita bisa belajar dari efisiensi dan efektivitas cara kerja militer dalam situasi tertentu.

(Tribun-Timur.com/hasriyani latif)