Dua Kadis Pemprov Sulsel dan Kepala Bappeda Bone Mengundurkan Diri saat Karirnya Gacor, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga pejabat mengundurkan diri dalam sepekan ini.

Pejabat yang mengundurkan diri dua dari Pemprov Sulsel dan satu dari Pemkab Bone.

Menariknya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman adalah saudara kandung.

Pejabat Pemprov Sulsel yang mengundurkan diri yaitu Salehuddin dan Andi Muhammad Arsjad.

Salehuddin menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.

Baca juga: ASN Pemprov Sulsel Wajib Tes Narkoba

Sementara Andi Muhammad Arsjad menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel.

Arsjad juga pernah menjabat PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dua jabatan dan organ vital dalam struktur organisasi pemerintahan ini sangat strategis.

BAKD strategis untuk mengatur keuangan daerah yang mengalami pemangkasan anggaran dan eksekusi program efisiensi anggaran yang ada. 

Dinas Ketahanan Pangan pun demikian. Perannya strategis dalam perekonomian Sulsel yang berbasis pertanian.

Apalagi ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama program Presiden Prabowo.

Data terakhir menunjukkan tantangan besar dan berat sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, dan lebih mikro lagi produksi beras.

Luas panen, produksi gabah dan beras terus menurun, setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Sama halnya di Bone, pejabat yang mengundurkan diri yaitu Ade Fariq Ashar.

Ade menjabat Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Bone.

Ia memiliki peran vital pemerintahan di Kabupaten Bone.

Peristiwa mundurnya pejabat teras ini bisa dilihat dari dua sisi obyektif.

Pertama, karena tantangan berat yang akan dihadapi ke depan, maka mereka memilih mundur untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih kompeten.

Bukan berarti mereka tidak kompeten dalam jabatan itu. Sebab mereka menduduki jabatan yang kemudian ditinggalkan itu tentu telah melalui proses penilaian yang mendalam dan akurat. 

Apalagi mereka merupakan birokrat senior. Pengalaman cukup memadai. Ya, fit and proper tentu saja.

Kedua, bisa juga sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan gubernur-wakil gubernur yang baru Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi.

Faktor ini bisa besar namun bisa kecil pengaruhnya dalam keputusan mundur itu. 

Tentu saja faktor ini tidak mungkin terekspos secara gamblang. Dalam prinsip manusia Bugis, adab tidak mempermalukan orang lain masih dipegang erat.

Pengunduran diri pejabat Pemprov Sulsel dibenarkan Sekprov Jufri Rahman, Senin (10/3/2025).

"Sabtu pekan lalu dia telepon saya (Arsjad), beliau mengajukan pensiun dini sebagai ASN Pemprov Sulsel," kata Jufri Rahman, dikonfirmasi via whatsapp.  

Meski masa pensiun masih terbilang lama atau terhitung 5 tahun lagi, namun Andi Muhammad Arsjad punya alasan yang kuat dalam mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur negara.

Arsjad mengaku jelang akhir masa kedinasannya ia ingin menikmati masa pensiun dengan keluarganya. 

"Beliau ingin menikmati masa pensiun bersama keluarga dan cucunya di Sidrap," ujar Jufri.

Mundurnya Andi Muhammad Arsjad menambah panjang daftar pejabat lowong di Pemprov Sulsel.

Saat ini, terdapat 13 jabatan setara Eselon II yang masih lowong.

Tiga OPD lainnya juga kehilangan pejabat tinggi pratamanya yang kini beralih menjadi pejabat fungsional.

Yaitu Sukarniaty Kondolele yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Hasan Sijaya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Andi Bakti Haruni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Selain itu, terdapat sembilan jabatan lain yang masih kosong di Pemprov Sulsel.

Yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Kepala Biro Hukum Setda Sulsel, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sulsel.

Direktur RSKD Dadi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun), Asisten III Bidang Administrasi, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).

Beda halnya di Bone, informasi yang dihimpun tribun-timur.com, Jumat (7/3/2025), Ade Fariq Ashar diduga mengundurkan diri dari jabatannya berawal dari masalah penginputan data pada aplikasi Krisna Dana Alokasi Khusus (DAK).

Krisna DAK adalah sistem informasi DAK yang berbasis web dan merupakan sub-sistem dari sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran.

Aplikasi Krisna ini digunakan untuk pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2025.

Informasi beredar, hingga batas waktu yang ditentukan per 6 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Bone belum menyetorkan data tersebut.

Di sisi lain, alasan pihak Bappeda belum menyetorkan data tersebut lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (ODP) belum menyetorkan data ke Bappeda.

Hal ini kemudian mengundang amarah dari Bupati Bone Andi Asman Sulaiman.

Ia pun langsung menelfon Ade Fariq pada Jumat Subuh. 

Kal itu, Bupati Andi Asman Sulaiman menegur Ade Fariq perihal masalah tersebut hingga akhirnya meminta Ade Fariq untuk mundur dari jabatannya.

Sebagai bawahan, Ade Fariq kemudian menyampaikan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pimpinannya yakni Bupati Bone.