Pengusaha Hotel Makassar Curhat ke Munafri Arifuddin: Kontribusi Pemerintah Sekarang Sangat Anjlok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel mengungkap isi hatinya di depan Wali Kota Makassar Munafri Arufuddin. 

Dipimpin Anggiat Sinaga, pengurus PHRI Sulsel menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balaikota Jl Ahmad Yani, Senin (10/3/2025). 

Kebijakan pemerintah dengan efisiensi anggaran membuat industri perhotelan meredup. 

Karenanya, PHRI datang untuk meminta Pemkot Makassar mendorong agar kegiatan-kegiatan yang mendatangkan banyak orang berpusat di Makassar. 

"Karena kontribusi kegiatan pemerintah sekarang yang sangat anjlok, drop sekali, kita minta ke pak wali agar menarik, mendorong banyak kegiatan masuk ke Makassar," ucap Anggiat Sinaga kepada awak media.

Baca juga: Karyawan Hotel Dibayangi PHK, Ini Janji Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry ke PHRI

Anggiat mengapresiasi, sudah ada beberapa deretan kegiatan besar yang akan berlangsung di Makassar. 

Misalnya Makassar Half Marathon hingga event lainnya yang diinisiasi oleh komunitas. 

"Kita minta ke pak wali dorong terus dan minta kepada masing-masing komunitas membuat kegiatannya. Kalau kita buat setiap satu bulan dua kali kan paling tidak udah membuat Makassar bergerak lagi," ujarnya. 

Paling tidak kata Anggiat, kegiatan-kegiatan seperti itu akan sedikit menutupi kegiatan pemerintah yang dihilangkan di hotel. 

Terkait apartemen yang menawarkan paket harian kepada konsumen juga menjadi keresahan para pelaku hotel. 

Anggiat berharap, Pemkot Makassar menertibkan kegiatan tersebut. Paling tidak menerapkan regulasi yang sama antara hotel dan apartemen. 

"Kita minta beliau tertibkan itu masalah apartemen. Kalau kami ini adalah konsisten bayar pajak sesuai dengan perda, mereka juga harusnya seperti itu supaya equal (setara)," ulasanya. 

"Bukan tidak mau bersaing dengan apartemen, tapi kita meminta regulasi yang kesetaraan terhadap aturan. Dua hal yang kita mau minta, banyak sekali yang kita minta dari beliau tapi sangat prinsipal," sambungnya. 

Selain itu, PHRI juga mengeluhkan pajak hiburan 70 persen. 

Di tengah anjloknya pendapatan karena efisiensi, hotel-hotel akan kewalahan untuk memenuhi pajak tersebut.