Pengusaha Hotel Makassar Curhat ke Munafri Arifuddin: Kontribusi Pemerintah Sekarang Sangat Anjlok

Ia berharap ada relaksasi yang diberikan Pemkot Makassar untuk mengurangi beban industri perhotelan. 

"Seperti apa modelnya supaya kita bisa bertahan dulu, tapi pak wali menyebut agak susah nantinya karena pemkot juga punya target juga. Saya gak tahu seperti apa model internal pemerintah nanti untuk memikirkan hal-hal seperti itu," tuturnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Muhammad Roem menyampaikan, Dispar sebagai mitra PHRI akan memaksimalkan gelaran event di Makassar. 

Paling tidak kegiatan-kegiatan itu bisa mensubstitusi kegiatan pemerintah yang menopang 50 persen okupansi hotel. 

"Terkhusus juga event-event yang kita bisa tangkap kita bisa pitching dari luar yang dihelat oleh komunitas yang dihelat oleh partai, yang dihelat oleh asosiasi-asosiasi secara nasional itu diharapkan bisa dijalankan di Kota Makassar," jelas Roem

Adapun beberapa permohonan dari PHRI akan dipertimbangkan Wali Kota, menyangkut pajak hiburan tentunya akan berkoordinasi dengan OPD terkait.

Kata Roem, pada prinsipnya pemerintah kota juga tidak menginginkan adanya hal-hal yang bisa mengurangi tingkat pertumbuhan ataupun memperluas tingkat pengangguran. 

"Kami juga tidak ingin seperti itu, jadi kami tadi bertemu dengan pihak PHRI dan Walikota menginstruksikan untuk segera melakukan beberapa program yang bisa terlaksana," paparnya. 

"Kegiatan-kegiatan membantu pemasaran dari industri pariwisata termasuk Hotel, itu tetap berjalan dengan memaksimalkan potensi-potensi daerah yang memang menjadi target pasar terbesar juga di sektor di pariwisata di Makassar," tutupnya.  (*) 

Karyawan Hotel Terancam PHK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan khawatir terhadap kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres tersebut memberikan tujuh poin instruksi kepada jajarannya di kementerian hingga daerah.

Salah satunya terkait pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Selain itu, Inpres tersebut juga memerintahkan agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.