PDIP Palopo Tetap Tegak Lurus Dukung Putri Dakka-Haidir Basir di Pilkada Ulang

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - DPC PDIP Kota Palopo, Sulawesi Selatan, diam-diam telah melakukan konsolidasi internal jelang pemungutan suara ulang (PSU).

Ketua DPC PDIP Palopo, Alfri Jamil, mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepulangan Putri Dakka dari Jakarta untuk menggelar pertemuan langsung.

“Meski belum ada pertemuan langsung dengan pasangan calon (paslon) Putri Dakka-Haidir Basir, komunikasi tetap berjalan, terutama melalui pesan WhatsApp,” ujar Alfri saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).

Alfri mengatakan, meskipun belum ada konsolidasi langsung dengan Putri Dakka, ia tetap menjalin komunikasi intens dengan pengurus di tingkat kecamatan untuk menjaga soliditas partai.

"Kami di PDIP sudah membangun komunikasi dengan pengurus struktural dari DPC hingga PAC. Kami sudah sampaikan bahwa kami akan konsolidasi dengan paslon. Teman-teman masih antusias dan menunggu jadwalnya," tambahnya.

Alfri berharap ada informasi lebih lanjut, dan berharap ada kesempatan untuk buka bersama pada bulan Ramadan.

Alfri menegaskan, PDIP tetap tegak lurus mengikuti rekomendasi DPP yang mengusung Putri Dakka-Haidir Basir.

"Siap bekerja kembali, karena ini adalah arahan dukungan dari pusat. Putri Dakka sudah menjadi pilihan kami, dan kami tegak lurus," akunya.

Namun, ia menyadari tantangan PSU kali ini cukup besar, salah satunya adalah kejenuhan masyarakat yang sudah lama menunggu kepastian pemungutan suara.

“Melihat PSU ke depan, tantangannya adalah masyarakat sudah jenuh menunggu. Daerah lain sudah mulai bekerja, sementara kita baru mulai,” ujarnya.

Alfri juga mengingatkan potensi penurunan angka partisipasi pemilih, yang menjadi ujian bagi penyelenggara pemilu, terutama setelah PSU diambil alih oleh KPU Sulsel.

“Bisa saja partisipasi pemilih berkurang. Ini tantangan untuk penyelenggara, apalagi dengan KPU Sulsel yang baru mengambil alih,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) dalam PSU nanti tidak bisa diubah, sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang harus merujuk pada data saat Pilwali November 2024.

"Daftar pemilih tidak bisa diubah, sesuai amar putusan MK. DPT tetap merujuk pada Pilwali November 2024," tutupnya. (*)