Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Apa Hubungan Bahlil Lahadalia dan Korupsi Pertamina? Anggota Komisi XII DPR RI Pasang Badan

Utamanya, yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. 

Editor: Ansar
Kompas.com
KORUPSI PERTAMINA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA) 

Oleh karenanya, dia menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi kasus.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin.

Lebih jauh, Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

"Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM," paparnya.

Prabowo Geram

Presiden RI Prabowo Subianto ternyata sempat mengungkap kegeramannya saat rapat serta mendengarkan taklimat bersama kabinet merah putih. 

Mantan Menteri Pertahanan RI itu tidak habis pikir dengan pejabat yang masih berani korupsi.

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya seusai turut mengikuti acara rapat serta mendengarkan taklimat dari Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

Bima mengutip pesan pesan Presiden Prabowo yang menganggap pejabat yang masih korupsi sudah keterlaluan. Padahal, ia selaku Presiden sudah memberikan peringatan berulang kali. 

"Beliau menyatakan kegeramannya atas orang orang yang masih keterlaluan, sudah diperingatkan tapi masih saja ada yang mencuri uang rakyat, lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi untuk pendidikan kesehatan," ujar Bima Arya.

Namun, Bima tidak merinci apakah yang dimaksud persoalan korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik. Yakni, dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan modus oplosan Pertamax.

Hanya saja, Prabowo meminta pelaku untuk bisa dihukum dengan berat. Arahan itu juga disampaikan kepada pimpinan penegak hukum dan pimpinan KPK yang turut hadir.

"Beliau juga menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi mendorong agar koruptor itu dihukum berat," jelasnya. 

Di sisi lain, kata Bima, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pentingnya perbaikan pendidikan tanah air dengan perbaikan fasilitasnya sampai daerah pelosok.

Kemudian, lanjutnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70 ribu koperasi desa sebagai outlet sembako untuk obat obatan. Lalu, adanya peningkatan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp7 miliar.

"Presiden juga menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com/Tribunnews.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved