Apa Hubungan Bahlil Lahadalia dan Korupsi Pertamina? Anggota Komisi XII DPR RI Pasang Badan

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia disebut-sebut saat korupsi PT Pertamina sedang bergulir.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin pasang badan soal adanya sentilan terhadap Bahlil Lahadalia.

Mukhtarudin menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini.

Utamanya, yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. 

"Padahal, Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023," ucap Mukhtarudin melalui siaran persnya, Kamis (4/3/2025).

Dia menambahkan, di tengah kisruh korupsi Pertamina, justru Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).

“Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, PT Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax.

 "Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan, agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya," ucapnnya.

Dia tidak ingin publik merasa bingung dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar di media sosial.

 "Tujuannya, untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan," tuturnya.

Pertamina pun diminta melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar mereka tidak berpaling ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.

Oleh karenanya, dia menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi kasus.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi pada masa depan,” ucap Mukhtarudin.

Lebih jauh, Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

"Dari kami juga telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel bahan bakar minyak (BBM), khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM," paparnya.

Prabowo Geram

Presiden RI Prabowo Subianto ternyata sempat mengungkap kegeramannya saat rapat serta mendengarkan taklimat bersama kabinet merah putih. 

Mantan Menteri Pertahanan RI itu tidak habis pikir dengan pejabat yang masih berani korupsi.

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya seusai turut mengikuti acara rapat serta mendengarkan taklimat dari Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

Bima mengutip pesan pesan Presiden Prabowo yang menganggap pejabat yang masih korupsi sudah keterlaluan. Padahal, ia selaku Presiden sudah memberikan peringatan berulang kali. 

"Beliau menyatakan kegeramannya atas orang orang yang masih keterlaluan, sudah diperingatkan tapi masih saja ada yang mencuri uang rakyat, lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi untuk pendidikan kesehatan," ujar Bima Arya.

Namun, Bima tidak merinci apakah yang dimaksud persoalan korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik. Yakni, dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan modus oplosan Pertamax.

Hanya saja, Prabowo meminta pelaku untuk bisa dihukum dengan berat. Arahan itu juga disampaikan kepada pimpinan penegak hukum dan pimpinan KPK yang turut hadir.

"Beliau juga menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi mendorong agar koruptor itu dihukum berat," jelasnya. 

Di sisi lain, kata Bima, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pentingnya perbaikan pendidikan tanah air dengan perbaikan fasilitasnya sampai daerah pelosok.

Kemudian, lanjutnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70 ribu koperasi desa sebagai outlet sembako untuk obat obatan. Lalu, adanya peningkatan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp7 miliar.

"Presiden juga menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com/Tribunnews.com